SORONG, PBD – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan lapangan ke Perumahan Kadar Malibela Residence di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (27/4/2026).
Kunjungan tersebut turut didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Consumer Banking Aris Hartanto, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, serta Wali Kota Sorong Septinus Lobat beserta jajaran.
Setibanya di lokasi, rombongan disambut dengan tarian adat khas Papua sebelum meninjau langsung berbagai fasilitas yang tersedia di kawasan perumahan tersebut.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya implementasi kebijakan perumahan pro-rakyat yang telah dicanangkan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Lebih lanjut, dirinya menyoroti bahwa sejumlah program strategis, khususnya terkait kemudahan akses pembiayaan perumahan dengan bunga rendah dan uang muka ringan, belum berjalan optimal di Kota Sorong.
“Kebijakan pro-rakyat dari pemerintah pusat harus dirasakan merata, termasuk di Sorong. Jangan sampai di daerah lain sudah berjalan, tetapi di sini belum,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program tersebut segera diimplementasikan dan dapat dinikmati oleh masyarakat, terutama kalangan berpenghasilan rendah.
Maruarar menjelaskan bahwa skema pembiayaan perumahan yang ditawarkan pemerintah dirancang untuk memudahkan masyarakat luas, mulai dari petani, nelayan, tenaga honorer, hingga aparatur sipil negara (ASN).
“Program ini memberikan suku bunga ringan, uang muka terjangkau, serta dilengkapi asuransi. Ini bentuk keberpihakan negara kepada rakyat kecil,” tegasnya.
Ia pun meminta pemerintah daerah segera memberikan kejelasan terkait berbagai kendala yang menyebabkan program tersebut belum berjalan optimal di Sorong.
“Saya minta hari ini ada jawaban yang jelas, agar kami di pusat bisa mengambil langkah konkret. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena kebijakan yang tidak berjalan,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan implementasi program perumahan nasional di daerah. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum percepatan realisasi program perumahan pro-rakyat di Papua Barat Daya, sekaligus memastikan masyarakat dapat mengakses hunian layak dengan skema pembiayaan yang terjangkau. (Jharu)
Komentar