SORONG, PBD – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, meninjau langsung Perumahan Aqwa Mulia Residence di Kelurahan Klamaan, Kota Sorong, Minggu (26/4/2026), sekaligus memberikan pesan tegas kepada para pengembang agar tetap mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengambil keuntungan berlebihan dari program rumah subsidi.
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar didampingi jajaran PT Aqwa Subari Mandiri, pengurus REI Papua Barat Daya, BP Tapera, Apesnas, serta pemerintah daerah meninjau kondisi perumahan, berdialog dengan pengembang, hingga mendengar langsung pengalaman warga penerima manfaat rumah subsidi.
Direktur PT Aqwa Subari Mandiri, Fadly, menjelaskan bahwa tahun 2025 pihaknya telah membangun 407 unit rumah. Tahun ini 61 unit berada di kawasan Aqwa Mulia Residence di atas lahan seluas 3 hektar. Rumah tipe 36 tersebut dipasarkan seharga Rp240 juta dengan DP 1 persen serta BPHTB sekitar Rp8 juta per unit.
“Keuntungan per unit sekitar Rp25 juta. Tadi Pak Menteri juga meminta akses jalan menuju lokasi segera diperbaiki, dan kami pastikan setelah pembangunan selesai, target Agustus seluruh fasilitas jalan sudah tuntas,” ujar Fadly.
Menteri Maruarar mengapresiasi pembangunan rumah subsidi dengan kualitas baik di Sorong, namun mengingatkan agar developer tetap menjaga harga terjangkau.
“Program rumah subsidi ini untuk rakyat. Developer harus untung, tapi jangan terlalu banyak ambil untung. Yang paling penting masyarakat bisa memiliki rumah layak dengan harga terjangkau,” tegas Maruarar.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah, terutama terkait keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), agar beban masyarakat semakin ringan.
“Saya minta kepala daerah mendukung penuh, termasuk kalau bisa BPHTB disubsidi. Ini bukan hanya membantu masyarakat memiliki rumah, tapi juga menggerakkan UMKM dan ekonomi daerah,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyatakan komitmennya mendukung pengembangan kawasan tersebut, termasuk peningkatan akses jalan utama menuju perumahan.
“Kami siap mendukung infrastruktur, termasuk jalan utama agar masyarakat lebih nyaman,” ujar Elisa.
Pemilik rumah, Risma yang berprofesi sebagai guru SD mengaku mendapatkan kemudahan saat mengambil rumah. Baik dari Bank maupun developer. Adapun akses ke pusat pelayanan publik seperti rumah sakit, pasar, tempat ibadah juga terbilang dekat.
Program KPR FLPP sendiri merupakan skema pemerintah melalui BP Tapera yang memberikan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah pertama dengan bunga tetap 5 persen hingga 20 tahun, DP mulai 1 persen, bebas PPN, serta fasilitas asuransi gratis.
Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat serius memastikan rumah subsidi benar-benar berkualitas, terjangkau, dan berpihak pada kebutuhan rakyat. (Oke)
Komentar