SORONG, PBD – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program perumahan nasional melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Program Perumahan (KPP).
Program ini menjadi solusi nyata dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak, termasuk di wilayah timur Indonesia.
Hingga 27 April 2026, BRI mencatat penyaluran KPP di wilayah Papua mencapai Rp258,9 miliar kepada 610 debitur. Rinciannya terdiri dari Rp174,4 miliar untuk sisi supply dan Rp84,5 miliar untuk sisi demand.
Distribusi penyaluran tersebut didominasi oleh Provinsi Papua sebesar 28,03%, diikuti Papua Barat 16,76%, Papua Tengah 14,76%, Papua Selatan 13,83%, serta wilayah Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.
Direktur Consumer Banking BRI, Aris Hartanto menyampaikan bahwa capaian ini memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“BRI melihat potensi permintaan di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua, masih sangat besar. Oleh karena itu, kami akan terus mengoptimalkan penyaluran melalui pendekatan yang sesuai dengan karakteristik wilayah serta memperkuat kolaborasi guna mendorong pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Direktur Consumer Banking BRI, Aris Hartanto dalam acara Sosialisasi KPP, FLPP & PNM Mekaar bertempat di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kota Sorong, Senin (27/4/2026).
Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
Secara nasional, penyaluran KPP BRI telah mencapai Rp7,89 triliun kepada 55.624 debitur, atau sekitar 98,73% dari target Rp8 triliun pada 2026. Angka ini menempatkan BRI sebagai bank dengan kontribusi penyaluran KPP terbesar secara nasional, yakni sebesar 58,30%.
Selain itu, dalam program FLPP, sejak Januari hingga April 2026 BRI telah menyalurkan 9.229 unit rumah dengan total nilai mencapai Rp16,9 triliun kepada sekitar 123 ribu debitur.
Menurut Aris, program KPP dan FLPP tidak hanya memberikan akses hunian, tetapi juga menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah.
“Program ini menggerakkan sektor UMKM, khususnya pada industri bahan bangunan dan konstruksi, baik dari sisi supply maupun demand,” jelasnya.
Program ini semakin terjangkau dengan suku bunga kompetitif, yakni FLPP 5% per tahun (0,42% per bulan) serta KPP 6% per tahun (0,5% per bulan).
Didukung jaringan layanan BRI yang luas hingga ke pelosok, perusahaan optimistis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
“Melalui kolaborasi dengan pemerintah, BP Tapera, dan para pengembang, BRI memastikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan hunian agar penyaluran berjalan merata dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Jharu)
Komentar