MANOKWARI, PAPUA BARAT – Sejumlah organisasi masyarakat di Papua Barat menggelar aksi damai di Manokwari, Senin (27/4/2027), sebagai respons atas penembakan 15 warga sipil di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Aksi damai di Manokwari diikuti sejumlah organisasi masyarakat, di antaranya Parlemen Jalanan (Parjal), Gerakan Noken Kasuari (Gerkkas), dan Pilar Pemuda Rakyat (Pidar) Papua Barat. Massa berkumpul di kawasan Wosi sambil membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian.
Dalam aksinya, peserta menyoroti situasi kemanusiaan di Tanah Papua dan mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret.
Peristiwa tersebut memicu keprihatinan luas karena korban dilaporkan berasal dari kalangan sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, di tengah konflik bersenjata yang masih berlangsung di wilayah pegunungan tengah Papua.
Insiden penembakan terjadi dalam rangkaian kontak senjata antara aparat TNI/Polri dan kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah tersebut. Kondisi keamanan di Papua Tengah sendiri kerap dilaporkan fluktuatif, dengan peningkatan intensitas konflik dalam beberapa waktu terakhir.
Situasi ini tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk memicu gelombang pengungsian warga sipil.
Ketua Parlemen Jalanan Papua Barat Ronald Mambieuw, menyampaikan bahwa aksi damai yang digelar bertepatan dengan peringatan 30 tahun otonomi daerah.
“Dalam aksi ini, kami ingin menyampaikan kepada pemerintah pusat agar tidak menganggap remeh persoalan di Tanah Papua. Jangan memperlakukan kami semena-mena, sementara sumber daya alam kami terus diambil tanpa memberikan dampak yang adil bagi masyarakat Papua,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah pusat perlu mengubah pendekatan dalam menangani Papua. Menurutnya, jika Papua tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka persoalan kemanusiaan harus menjadi prioritas utama.
“Kami melihat hingga saat ini belum ada langkah konkret, seperti pembentukan badan percepatan perlindungan masyarakat Papua. Justru berbagai kebijakan yang diterapkan belum menyentuh akar persoalan dan berdampak pada kehidupan orang asli Papua,” katanya.
Ronald juga menegaskan pentingnya pemerintah mendengar aspirasi masyarakat Papua secara langsung.
“Papua adalah bagian dari NKRI yang memiliki sejarah. Karena itu, pemerintah harus mendengar suara masyarakat Papua agar kebijakan yang diambil benar-benar substansial,” ucapnya.
Ia memperingatkan, jika aspirasi masyarakat terus diabaikan, maka hal tersebut dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Selain itu, Ronald juga meminta Presiden Republik Indonesia untuk menarik pasukan organik dari wilayah Papua.
“Negara ini adalah negara demokrasi, bukan negara militer. Pendekatan keamanan tidak akan menyelesaikan persoalan. Harus ada pendekatan humanis agar masalah di Papua bisa diselesaikan secara damai,” tegasnya.
Aksi tersebut berjalan dengan baik dan aman tanpa melakukan anarkis oleh masa aksi. (**/Rolly)
Komentar