SORONG, PBD – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri puncak Hari Otonomi Khusus ke 22 di Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong, Rabu (22/11/23).
Mendagri terlihat sangat antusias dalam perayaan puncak HUT Otsus yang baru pertama kalinya dilaksanakan di tanah Papua itu.
Mantan Kapolda Papua pada tahun 2012 – 2014 ini begitu Kagum dan tak bisa melupakan Papua.
Ia mengatakan 10 tahun lalu, bandara-bandara di Papua luasnya hanya untuk beberapa orang, tak ada pengeras suara, tidak ber AC dan penerbangan masih terbatas. Namun saat ini, pembangunan Papua beberapa tahun terakhir mulai berkembang pesat, bandara, jalanan antar kabupaten, akses transportasi antar Pulau, Perguruan Tinggi, akses kesehatan perlahan mulai berkembang dan maju.
“HUT Otsus kali ini sesuai tema yaitu spirit of Otsus, harus ada semangat dalam mengupayakan keistimewaan bagi perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan kepada masyarakat asli Papua. Saya senang sekali saat ini bisa melihat langsung perkembangan Papua, dulu ke Tambrauw, Maybrat aksesnya sulit sekali, sekarang sudah ada jalan, bahkan tembus sampai Manokwari,” tutur Tito.
Ia mengatakan bahwa di Indonesia ada 10 provinsi yang dijadikan Istimewa atau memiliki kekhususan dari 38 Provinsi, diantaranya DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, Dimana Pilkada hanya Gubernur, sedangkan Wali Kota Jakarta dan Bupati Pulau Seribu ditunjuk Gubernur.
Kedua adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dimana memiliki kekhususan pada pengakuan sejarah bahwa Gubernur adalah Sri Sultan dan Wakilnya adalah Sri Paku Alam. Ketiga adalah Daerah Istimewa Aceh, dimana keistimewaannya yaitu penerapan syariah, adanya tokoh yang disebut Wali Nangroe, DPR Aceh dan Partai Lokal.
Keempat adalah 6 Provinsi di Pulau Papua melalui Otonomi Khususnya, yang memiliki keistimewaan berupa Majelis Rakyat Papua (MRP) yang tidak dimiliki provinsi lainnya. Serta kelima adalah Kalimantan Timur yang telah diundangkan sebagai Ibu Kota Nusantara.
Ia menambahkan bahwa 2 tahun terakhir, Dana yang digelontorkan ke Papua mulai dari dana otsus, infrastruktur dan DBH Migas sekitar 162 Triliun. Kemudian APBD di Papua sangat jarang dibawah 1 Triliun. Bahkan ada yang sangat tinggi yaitu Kabupaten Mimika sebesar 6 Triliun, untuk jumlah penduduk sekitar 200.000.
Merauke 3 Triliun dengan jumlah penduduk sekitar 200.000. Ia membandingkan dengan beberapa daerah lain yang jumlah penduduk Jutaan namun APBD sangat minim namun bisa berkembanh. Misalnya Kabupaten Tangerang dana 7 Triliun dengan jumlah penduduk 3,5 juta orang.
“Anggaran cukup besar, persoalannya leadership nomor satu. Rekan-rekan seluruh Pj Gubernur, Pj Bupati, Wali Kota, Saya jelaskan angka-angka ini, berharap banyak agar anggaran dapat dikelola efektif dan efisien. Jangan sampai bocor, betul-betul dipergunakan dan dikelola dengan betul untuk kepentingan rakyat. Sehingga dana otsus untuk keberpihakan kepada Orang Asli Papua. Memang kendala di Papua itu geografisnya, namun perlu dimanfaatkan betul dana-dana itu untuk masyarakat, harus dievaluasi, bagaimana caranya agar anggaran itu bisa efektif dan berdampak pada masyarakat. Contoh kecil, misalnya biaya sekolah gratis dari SD sampai SMA bagi anak-anak asli Papua. Hal mendasar itu,” tegas Tito.
Ia pun berterima kasih kepada semua unsur masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang datang ke kementerian bahkan bertemu langsung Presiden untuk memperjuangkan pemekaran di Tanah papua. Ia berharap dengan adanya pemekaran, rentang birokrasi semakin cepat dan pelayanan kepada masyarakat semakin luas.
Pada kesempatan tersebut Mendagri terlihat berbaur bersama Pj Gubernur se tanah Papua, Kepala daerah dan Forkopimda se tanah Papua dengan menari bersama dan menyumbangkan suara emasnya dengan menyanyikan lagu Papua. (oke)
Komentar