SORONG, PBD — Komisi X DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pendirian Universitas Negeri Sorong sebagai langkah pemerataan akses pendidikan tinggi di wilayah timur Indonesia.
Dukungan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, saat kunjungan kerja reses di Gedung Lamberth Jitmau, Kota Sorong, Senin (6/10/25).
Kunjungan tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu serta perwakilan dari Kemendikdasmen, Kemendiksaintek, Kemenpora, BRIN, BPS, dan Perpusnas RI.
“Pak Gubernur sudah mengusulkan adanya perguruan tinggi negeri di Sorong. Kami di Komisi X sangat mendukung dan akan mengawal hingga universitas ini bisa beroperasi pada 2026,” ujar Lalu Hadrian wakil ketua Komisi X DPR RI.
Selain mendukung pendirian universitas negeri, Komisi X juga mendorong revitalisasi sekolah dari PAUD hingga SMA/SMK di Papua Barat Daya. Menurutnya, masih terdapat kendala dalam pembinaan sekolah akibat keterbatasan kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan PP 106.
“Kami akan berkoordinasi dengan Mendikdasmen dan Kemendagri agar kewenangan dan dana pendidikan di provinsi dapat digunakan untuk pembangunan sekolah,” tambahnya.
Komisi X saat ini juga tengah mengkaji revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk diselaraskan dengan UU Otonomi Khusus Papua agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Sementara itu, Gubernur Elisa Kambu menyambut baik dukungan DPR RI dan menegaskan kesiapan pemerintah daerah.
“Pendidikan adalah warisan masa depan. Kami siap menyiapkan lahan dan infrastruktur agar Universitas Negeri Sorong dapat segera terwujud,” tegas Gubernur.
Hadir dalam kunjungan kerja komisi X DPR RI adalah unsur Majelis Rakyat Papua Barat Daya, DPRP PBD serta pimpinan OPD terkait. (Oke)
Komentar