SORONG, PBD – Harapan baru menyelimuti warga pemukiman pesisir Kelurahan Malawei, Kota Sorong, setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, memastikan penataan menyeluruh kawasan rumah kumuh di wilayah tersebut saat kunjungan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Anggota DPR RI Faujia Helga Tampubolon Umlati, Senin (27/4/2026).
Kunjungan itu menjadi momen penuh haru bagi warga, terutama Karnita Yekwam, seorang janda yang telah bertahun-tahun tinggal di rumah papan sederhana di RT 4/RW 2 Kelurahan Malawei.
Dengan suara penuh syukur, Karnita menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program bedah rumah yang dinilai menjadi jawaban atas penantian panjang masyarakat kecil di kawasan pesisir tersebut.
“Terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto karena sudah memperhatikan kami. Kami berharap program ini benar-benar membawa manfaat besar bagi masyarakat di sini,” ungkap Karnita.
Awalnya, hanya tujuh rumah di kawasan tersebut yang dialokasikan untuk perbaikan. Namun setelah Menteri PKP melihat langsung kondisi warga, kuota diperluas menjadi seluruh 68 rumah, menyesuaikan data desil masyarakat penerima manfaat dan verifikasi pemerintah setempat.
Keputusan itu diambil setelah Maruarar Sirait menyaksikan langsung kondisi memprihatinkan di lapangan, akses jalan berupa jembatan kayu rapuh yang nyaris roboh, rumah-rumah tanpa sanitasi layak, hingga kondisi warga yang selama ini buang air besar langsung ke laut melalui celah papan belakang rumah.
“Kawasan kumuh seperti ini tidak boleh ada di tengah kota. Negara harus hadir,” tegas Maruarar.
Secara nasional, Kementerian PKP mengalokasikan 500 unit renovasi rumah tidak layak huni untuk setiap 42 kabupaten/kota, sementara khusus Tanah Papua disiapkan sekitar 21.000 unit renovasi rumah. Kelurahan Malawei menjadi salah satu prioritas penting di Papua Barat Daya.
Mendengar keputusan Menteri PKP untuk merenovasi seluruh rumah tidak layak huni di Malawei, Anggota Komisi VI DPR RI Faujia Helga Tampubolon Umlati tak kuasa menahan air mata.
Dari balik kerumunan warga dan pejabat, legislator Partai Demokrat itu terlihat menyeka air mata dengan tisu putih. Baginya, keputusan tersebut adalah jawaban atas perjuangan panjang yang telah diusulkan sejak lima hingga enam bulan lalu.
“Yang diajukan beberapa bulan lalu akhirnya dijawab nyata. Ini bukan hanya bedah rumah, tetapi penataan total jalan, air bersih, sanitasi, toilet, dan penerangan akan diperbaiki agar Malawei tidak lagi terlihat kumuh,” ujar Helga.
Ia menegaskan, penataan kawasan kumuh ini bukan kerja satu pihak, melainkan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, DPR RI, RT/RW, hingga masyarakat.
Helga berharap perubahan besar di Malawei dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan layak bagi tumbuh kembang anak-anak Papua Barat Daya.
“Kalau tempat tinggalnya baik, sehat, maka anak-anak juga akan bertumbuh menjadi generasi yang sehat dan baik,” katanya.
Meski demikian, Helga juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem data daerah di Papua Barat Daya. Sebagai provinsi baru, banyak program pusat belum maksimal terserap karena persoalan sinkronisasi data.
“Saya mohon pemerintah provinsi, kota, kabupaten, RT, RW, distrik, mari kita sama-sama perbaiki data. Banyak program pusat yang bisa masuk kalau sistem kita siap,” tandasnya.
Program penataan Kelurahan Malawei pun kini menjadi tonggak awal transformasi kawasan pesisir kumuh di Kota Sorong, sekaligus simbol kehadiran negara bagi masyarakat kecil yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Bagi warga seperti Karnita, kunjungan para pejabat bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari perubahan hidup yang lebih manusiawi. (Oke)
Komentar