Pemprov Papua Selatan Perkuat Perlindungan Sosial bagi Anak OAP

MERAUKE, PAPUA SELATAN – Otonomi khusus (Otsus) Papua telah memberikan ruang yang luas bagi pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk melindungi dan memberdayakan Orang Asli Papua (OAP).

Salah satu bentuk perlindungan terhadap OAP yang mendesak saat ini yaitu perlindungan kepada anak-anak balita OAP agar mereka dapat bertumbuh dan berkembang secara seimbang.

Hal ini sangat penting mengingat angka kematian balita yang tinggi dan balita dengan masalah gizi yang terus meningkat di Provinsi Papua Selatan.

Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo diwakili Asisten I Sekda Provinsi Papua Selatan (PPS), Agustinus Joko Guritno saat membuka secara resmi kegiatan workshop perlindungan sosial (perlinsos) yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) PPS bersama SKALA disalah satu hotel Merauke, Kamis (20/6/24).

Dikatakan, workshop perlinsos yang dilakukan saat ini bertujuan mencari bentuk dan model yang tepat untuk membantu anak-anak agar dapat hidup sehat.

“Sebab, hanya dalam kondisi sehat, dengan asupan gizi yang memadai, anak-anak dapat bertumbuh dan berkembang menjadi generasi masa depan Papua yang cerdas dan sejahtera,” tegas Asisten I Sekda PPS.

Dia menuturkan, perlinsos yang sedang didiskusikan saat ini merupakan bentuk afirmasi perlindungan sosial terhadap OAP secara berkelanjutan, terutama anak sebagai kelompok rentan.

Hal ini sudah sejalan dengan UU 2/2021, PP 106/2021, PP 107/2021, KEPRES 24/2023, yang secara khusus mengamanatkan perlindungan dan penghargaan hak-hak dasar penduduk OAP.

“Jaminan hidup yang layak kepada penduduk perlu pelayanan kesejahteraan sosial, salah satunya dengan memastikan perlindungan dan jaminan sosial bagi OAP. Bantuan sosial bagi OAP yang memenuhi kriteria, peningkatan kesehatan anak dan meningkatkan perbaikan gizi masyarakat,” ujarnya.

Asisten I Sekda PPS menjelaskan, model perlinsos yang akan kita terapkan di Propinsi Papua Selatan ini bertujuan untuk mengisi ruang kosong kebijakan nasional dalam rangka mengatasi risiko sosial di dalam keluarga yang berdomisili didaerah tertinggal, terbelakang dan terluar di Provinsi Papua Selatan.

“Kita berharap melalui workshop ini, mendapatkan sebuah gambaran yang jelas tentang model perlindungan sosial yang cocok dan tepat untuk anak-anak OAP konteks Papua Selatan,” ungkapnya.

Dengan demikian, sambung Agustinus Joko Guritno, anak-anak kita secara khusus anak-anak OAP mendapatkan pelayanan maksimal sehingga mereka dapat bertumbuh dan berkembang menjadi generasi Papua yang sehat dan cerdas.

“Mari, kita berdiskusi, memberikan ide dan gagasan kita berdasarkan pengalaman perjumpaan dan pelayanan kita selama ini di Provinsi Papua Selatan. Supaya kita dapat merancang suatu bentuk perlindungan sosial yang dapat menjawab kebutuhan anak-anak OAP di Provinsi Papua Selatan,” ajaknya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapperida Provinsi Papua Selatan dan tim SKALA yang telah menginisiasi diskusi kita guna mencari bentuk-bentuk perlindungan sosial kepada anak-anak kita, secara khusus kepada anak-anak OAP di Provinsi Papua Selatan,” tandas Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. (Hidayatillah)

____

Komentar