MERAUKE, PAPUA SELATAN – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo diwakili Asisten I Sekda Provinsi Papua Selatan (PPS), Agustinus Joko Guritno membuka secara resmi kegiatan penyusunan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), peta jabatan dan evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan.
Pantauan Sorongnews.com, kegiatan yang digelar Pemprov Papua Selatan melalui Biro Organisasi Tata Laksana Setda PPS kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berlangsung di Gedung Negara Jalan Trikora Merauke yang merupakan kantor Gubernur PPS sementara, Senin (10/6/24).
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda PPS, Agustinus Joko Guritno dalam sambutannya menuturkan, penyelanggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya perlu didukung dengan administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif.
Oleh karena itu, penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila pimpinan satuan kerja perangkat daerah beserta stafnya dapat mengelola administrasi secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
“Kita juga menyadari bahwa administrasi pemerintahan atau administrasi publik selalu berkembang akibat dari perubahan sistem kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi berimplikasi terhadap perubahan administrasi organisasi dan manajemen pemerintahan,” ungkap Agustinus Joko Guritno.
Demikian halnya, sambung Dia, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah membawa perubahan pola pikir rakyat kita tidak lagi hidup dalam keadaan yang terisolasi dari dunia luar.
ASN penerima satyalancana karya satya XXX tahun dari Presiden RI Jokowi ini mengatakan, teknologi informasi telah masuk ke rumah-rumah penduduk kita, keruang tamu, ke ruang keluarga bahkan ke kamar makan dan tempat mereka beristirahat diwaktu malam hari.
“Mereka selalu mendapat akses informasi yang baru. Oleh karena itu, paham dengan seluruh perkembangan keadaan. Karena itu, rakyat Papua Selatan tidak ragu-ragu menyampaikan pikirannya, menuntut hak-haknya yang disampaikan melalui tuntutan aspirasi atau secara langsung menyampaikan ketidakpuasan atas pelayanan aparatur,” tegas Asisten I Sekda Provinsi Papua Selatan.
“Proses perubahan sebagaimana saya sampaikan tadi, dapat menjadi potensi pendukung dalam rangka percepatan pembangunan di daerah. Akan tetapi, dilain pihak dapat menjadi penghambat pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan didaerah,” imbuhnya.
Agustinus Joko Guritno berpesan, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di Provinsi Papua Selatan maka ada empat masalah pokok yang menonjol dibidang organisasi yaitu masalah beban kerja, masalah ketatalaksanaan, masalah analisis jabatan, masalah kinerja dan reformasi birokrasi.
“Saya mengharapkan kepada peserta kegiatan agar mengikuti dengan sungguh-sungguh mengikuti dengan baik,” tandasnya. (Hidayatillah)
Komentar