Pemprov Papua Selatan Tata dan Tingkatkan Produk Hukum Daerah 4 Kabupaten

MERAUKE, PAPUA SELATAN – Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar rapat kerja teknis penataan dan peningkatan produk hukum daerah kabupaten se-Provinsi Papua Selatan meliputi Merauke, Boven Digoel, Asmat dan Mappi disalah satu hotel Merauke, Selasa (21/5/24).

Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo diwakili Asisten I Sekda Provinsi Papua Selatan (PPS), Agustinus Joko Guritno dalam sambutannya membuka rapat kerja teknis menuturkan, kita bersyukur karena pemerintahan di Provinsi Papua Selatan yang telah terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan saat ini sedang berjalan.

__ ___

“Kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. Didalamnya, tugas-tugas yang kita lakukan ini semua didasari oleh peraturan perundang-undangan, tapi dilain pihak Pemprov Papua Selatan belum memiliki DPR Provinsi Papua Selatan karena sesuai jadwalnya DPRPS dilakukan pemilihan tahun ini,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, kata Asisten I Sekda PPS, semua produk perundang-undangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan dilaksanakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) dan SK Gubernur yang disahkan atau ditetapkan Gubernur setelah dikonsultasikan dengan Kementrian Dalam Negeri.

Lain halnya, ketika Provinsi Papua Selatan sudah memiliki DPRPS tentunya produk hukum akan dilaksanakan dan ditetapkan Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama DPRPS.

“Koordinasi ini sangat penting supaya kita semua tahu dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oleh sebab itu, para kepala bagian hukum dari 4 kabupaten wilayah cakupan Papua Selatan dapat mengikuti rakornis dengan baik dan segera menyesuaikan kembali dengan Pemprov yang baru dibentuk,” pesannya.

Termasuk memakai lambang atau logo Provinsi Papua Selatan yang sudah ditetapkan dengan Pergub Papua Selatan yang harus diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Semua produk hukum bersifat memaksa, mau tahu atau tidak tahu harus dilaksanakan kalau sudah jadi atau ditetapkan. Oleh sebab itu, kita semua ASN di kabupaten wilayah cakupan Provinsi Papua Selatan untuk mentaati semua aturan perundang-undangan daerah yang berlaku,” tegas Agustinus Joko Guritno.

Menurut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra PPS, ketika produk hukum sudah jadi maka hendaknya ASN bisa melaksanakan lebih dulu dan disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat di Papua Selatan.

Kata ASN penerima satya lencana karyasatya XXX tahun dari Presiden RI ini, hadirnya PPS merupakan perjuangan panjang yang telah dilaksanakan kita semua baik ASN bersama Pemerintah dan masyarakat. Semua produk hukum di 4 kabupaten PPS hendaknya disesuaikan dengan UU Nomor 14 Tahun 2022.

“Hendaknya rakornis ini dapat menghasilkan sesuatu yang baik untuk ketertiban hukum diwilayah Provinsi Papua Selatan. Hukum itu untuk menertibkan seluruh kehidupan masyarakat dari lahir hingga meninggal. Rakornis ini semua bisa menyampaikan pandangan, saran masukan dan dibicarakan bersama untuk pengambilan keputusan oleh Pj Gubernur demi kemajuan Papua Selatan,” tandas Agustinus Joko Guritno. (Hidayatillah)

___ __ ___ ___

Komentar