Efisiensi Dana Transfer Pusat, Gubernur PBD : Pasti Terdampak, Terutama Terhadap Pelayanan Masyarakat

SORONG, PBD – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu menegaskan bahwa efisiensi dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat diakuinya berdampak terhadap sejumlah program pembangunan di provinsi termuda ini, termasuk perencanaan pembangunan kawasan kantor Gubernur Papua Barat Daya.

Hal ini disampaikan Gubernur PBD Elisa Kambu saat ditanyakan awak media usai pelaksanaan upacara peringatan hari sumpah pemuda, Selasa (28/10/25).

Kendati demikian, Gubernur memastikan bahwa proses pembangunan tetap berjalan menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat.

“Ya, kita ikut kebijakan pemerintah pusat saja, kita mengalir. Karena kita kan ketergantungan, kita masih full pada transfer pusat toh. Khusus untuk daerah-daerah otonom baru, jadi kita nikmati saja,” ujar Gubernur PBD Elisa Kambu.

Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat turut berpengaruh terhadap besaran dana yang diterima daerah melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Namun dirinya belum dapat memastikan secara gamblang angka pasti besaran pengurangan yang terjadi itu.

“Kalau pagu indikatif sih lumayan sangat jauh ya. Angka yang pasti saya belum tau, tetapi pasti terdampak juga, terutama terhadap pelayanan masyarakat,” ucapnya.

Meskipun begitu, Elisa Kambu menegaskan bahwa pemerintah provinsi berkomitment penuh akan tetap menjalankan program pembangunan yang sudah direncanakan, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.

“Pasti berdampaknya untuk pelayanan masyarakat, tetapi pembangunan tetap berjalan,” tegasnya.

Terkait pembangunan fisik kawasan kantor Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu menyebut pihaknya masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan provinsi baru belum memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk memulai pembangunan secara mandiri.

“Kalau untuk perkantoran, ya itu kita tunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Kalau dari provinsi sendiri mungkin belum bisa untuk memulai aktivitas pembangunan fisik perkantoran itu,” terangnya.

Meski belum ada kepastian waktu, Gubernur memperkirakan bahwa aktivitas operasional di kawasan perkantoran baru kemungkinan dapat dimulai sekitar tahun 2027 mendatang.

“Kalau lihat kasat mata kita ya, mungkin operasionalnya 2027, untuk tiga kantor yang ada itu,” tandasnya. (Jharu)

Komentar