oleh

Dugaan Korupsi Pembangunan Universitas Werisar Capai Miliaran Rupiah

SORONG,- Ketua Intelektual Sorong Selatan, Mesak Kokorule, mengatakan bahwa adanya dugaan kasus korupsi pada pembangunan perguruan tinggi swasta yakni Universitas Werisar Kabupaten Sorong Selatan.

Dijelaskannya bahwa universitas werisar tidak memiliki izin pendirian dan izin operasional yang harus melalui kopertis Wilayah XIV Papua Barat yang berkedudukan di Biak L2 Dikti, tidak sampai disitu saja proses pembangunan pun dinilai mangkrak padahal dibiayai tiap tahun oleh APBD sorong selatan sejak tahun 2017- tahun 2019.

“Kami menduga terkesan bahwa terjadi dugaan korupsi satu diantaranya dana APBD sorong selatan yang diberikan kepada yayasan tipari sejak 2017 sebesar 4 Miliar 500 jt untuk bangun gedung rektorat dan sampai hari ini menjadi bangunan yang mangkrak,” ucap Kokorule saat ditemui media, Jumat (12/8/22) di Kota Sorong.

Dirinya mengatakan bahwa selama ini perkuliahan di universitas werisar tidak berjalan lalu mengapa ada dokumen senilai 1 Miliar sekian untuk membiayai 72 dosen 40 diantaranya S2 dan 32 lainnya dosen S1, dan dokumen tersebut memiliki bukti tanda tangan selama enam bulan oleh para dosen-dosen yang selama ini tidak jelas keberadaan mereka.

Lebih lanjut ditegaskannya bahwa pada tahun 2017-2019 tidak ada penerimaan mahasiswa artinya tidak ada perkuliahan otomatis dosen pun tidak ada, berarti dokumen atau laporan pertanggung jawaban ini fiktif dan berkesan adanya kerjasama dengan dua perguruan tinggi di luar Papua yaitu Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon dan Universitas Wiralodra Indramayu.

“Sekarang kami pun heran karena mahasiswa yang berangkat ke dua universitas tersebut kuliah hanya 8 bulan diwisudakan dan menyandang gelar S1, nah pertanyaannya sekarang kapan mereka terima mahasiswa lalu pangkalan datanya bagaimana sehingga menurut saya dugaan korupsi disini ada permainan-permaian secara administrasi yang cacat,” ungkapnya.

Dibeberkan juga bahwa pihaknya telah menyurat dan pertanyaankan izin dan universitas werisar ini belum memiliki izin, nanti pada awal tahun 2022 baru mendapat izin setelah adanya dugaan kasus korupsi di tubuh yayasan tipari maka pengurus yayasan baru mulai bergerak untuk mengurus semua yang sementara ini sedang diproses secara hukum di Polda Papua Barat.

“Sampai hari ini tidak ada peningkatan status dari penyelidikan yang dilakukan ke penyidikan atau gelar tersangka sedangkan bukti-bukti nya telah lengkap, saya mau katakan bahwa kasus korupsi yayasan tipari mengelola universitas werisar bisa menjadi satu kasus korupsi yang tingkat nasional karena ada dua perguruan tinggi yang terlibat di dalamnya,” terangnya.

Sehingga dirinya berharap agar proses di Polda Papua Barat kalau bisa jangan dihentikan akan tetapi kalau bisa diteruskan dan ditelusuri sebab kasus ini sudah cukup lama, sebab ada pernyataan di Polda Papua Barat lewat salah satu media online bahwa mereka sedang membilik calon tersangka namun sampai kini belum terdengar siapa tersangkanya.

Kokorule juga menerangkan berdasarkan data yang didapat bahwa kepala daerah di sorong selatan merupakan bagian dari yayasan tipari yang sebenarnya hal tersebut sesuai undang-undang RI nomor 23 tahun 2014 paragraf 4 pasal 76 menyatakan bahwa seorang kepala daerah dilarang untuk menduduki jabatan-jabatan dal bentuk apapun termasuk yayasan.

Lebih lanjut dituturkannya dalam pasalnya yang ke 77 ayat 1 sudah diatur apabila ada yang melanggar ketentuan pasal 76 tadi maka akan diberikan sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan kalau itu mulai kepala daerah gubernur oleh presiden dan bupati walikota oleh menteri dalam negeri.

Ia juga berharap kepada Kapolda Baru Papua Barat dan PJ Gubernur agar bisa mengkawal kasus korupsi di teminabuan yang jelas-jelas melanggar hukum dengan memakai APBD sebesar 7 miliar 800 juta untuk universitas werisar yang sampai hari ini aktivitas di kampus itu tidak ada.

Perlu diketahui Universitas Werisar ini berdiri di bawah Yayasan Tipari yang diketuai oleh Beatriks Msiren dan Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli selaku pendiri dari yayasan tersebut. (Mewa)

Komentar