Angka Putus Sekolah di Sorsel Melambung Tinggi, Pokja Papua Cerdas Dukung Penuh Program SSH

SORONG, PBD – Angka putus sekolah di Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel), Papua Barat Daya, saat ini melambung tinggi. Berdasarkan data, diketahui angka putus sekolah di Kabupaten dengan julukan 1001 sungai itu berada pada angka 7.000 lebih dan didominasi anak-anak asli Papua.

Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorsel telah melaunching program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) dan didukung penuh Kelompok Kerja (Pokja) Papua Cerdas pada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya.

Koordinator Pokja Papua Cerdas pada BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya, Helena Trivona mengatakan bahwa, Pokja Papua Cerdas senantiasa mendukung seluruh program yang mengarah terhadap percepatan pembangunan di daerah termasuk dalam dunia pendidikan.

“Dalam program SSH ini terjadi pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Sorong Selatan,” kata Koordinator Pokja Papua Cerdas pada BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya, Helena Trivona, Kamis (7/11/24).

Lebih lanjut, diterangkannya bahwa, program SSH di Kabupaten Sorong Selatan ini diinginkan pihaknya menjadi pendidikan inklusif, pendidikan untuk semua, sehingga 8 standar layanan minimum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan RI dapat mengimplementasikan kewajiban Pemerintah untuk memberikan pendidikan bagi setiap warganya.

“SSH ini kita mau satu konsep pendidikan yang disebut pendidikan inklusif, pendidikan untuk semua, apabila berjalan baik itu sebenarnya melaksanakan 8 standar layanan minimum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan berkaitan dengan kewajiban Pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan bagi setiap warganya,” terangnya.

Dirinya berharap, melalui program SSH yang telah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dapat memberikan status pendidikan yang sama dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

“Kami berfikir bahwa status anak-anak di Sorsel statusnya harus sama dengan anak-anak di Jakarta, dimanapun harus mendapatkan layanan pendidikan yang sama karena dalam satu bingkai NKRI,” tandasnya. (Jharu)

Komentar