SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menggelar Workshop Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025 dan Pendampingan Penginputan Triwulan I Tahun 2026, bertempat di Aston Hotel Sorong, Kota Sorong, Senin (13/4/2026).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau didampingi Penjabat Sekretaris Daerah PBD Yakob Kareth, Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim, Wakil Bupati Sorong Ahmad Sutedjo serta pihak terkait lainnya. Pembukaan tersebut ditandai dengan penabuhan tifa sebagai simbol dimulainya kegiatan.
Wagub PBD Ahmad Nausrau menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh tim penerapan SPM Provinsi Papua Barat Daya atas kerja keras, dedikasi, dan komitmen yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2025.
Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan bahwa hasil penginputan SPM tahun 2025 berhasil mencapai kategori tuntas paripurna, yang menjadi capaian membanggakan bagi pemerintah daerah.
“Ini merupakan hasil kerja bersama yang patut kita banggakan, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja ke depan,” ujar Wagub PBD Ahmad Nausrau.
Wagub turut memberikan penghargaan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota yang telah berupaya maksimal dalam melaksanakan dan melaporkan SPM dengan baik. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Standar Pelayanan Minimal merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021,” ucapnya.
Ia menyebut, SPM mencakup berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial.
“Pelaksanaan dan pelaporan SPM tidak boleh dianggap sebagai formalitas administratif semata, tetapi harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Kendati demikian, Wagub mengakui masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang pelaksanaan dan pelaporan SPM-nya belum maksimal. Dirinya mendorong pemerintah daerah yang belum optimal agar segera meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, serta memanfaatkan workshop ini sebagai sarana belajar dan mencari solusi bersama.
“Melalui kegiatan ini, saya berharap akan lahir pemahaman yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas aparatur, serta komitmen bersama dalam mengoptimalkan pelaksanaan SPM di seluruh wilayah Papua Barat Daya,” tuturnya.
Sementara itu, dalam laporannya, Ketua Tim Penerapan SPM Provinsi Papua Barat Daya, Yakob Kareth menekankan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam memahami dan mengimplementasikan standar pelayanan minimal secara menyeluruh.
Ia menyampaikan bahwa evaluasi dan pendampingan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh pemerintah kabupaten/kota mampu memenuhi indikator SPM secara tepat dan berkelanjutan.
Selain itu, Yakob Kareth yang juga menjabat sebagai Pj Sekda PBD itu turut menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor dan peran aktif organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung pencapaian target pelayanan dasar.
“Kami terus mendorong seluruh daerah untuk meningkatkan kualitas pelaporan serta memastikan implementasi SPM benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Yakob Kareth.
Workshop ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan di Provinsi termuda di Indonesia ini. (Jharu)
____
_____
_____
_____
_____
____
Komentar