SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menggelar kegiatan Penjaminan Mutu Soal Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk siswa kelas VI dan kelas IX sekaligus dirangkaikan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) TKA Papua Barat Daya yang berlangsung disalah satu hotel di Kota Sorong, Selasa (18/11/25).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PBD Adolof Kambuaya ditandai dengan penabuhan tifa secara bersama-sama mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.
Dalam sambutannya, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan PBD Adolof Kambuaya mengapresiasi program Tes Kemampuan Akademik yang dilaksanakan secara nasional, namun dirinya menekankan betapa pentingnya penerapan yang realistis dengan kondisi di wilayah Papua.
“Kahadiran program TKA ini sangatlah bagus, namun implementasinya harus melihat dengan kondisi di wilayah ini, sehingga penerapannya nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Kadisdikbud PBD Adolof Kambuaya.
Ia mengakui bahwa kondisi geografis Papua tidak dapat disamakan dengan daerah lain di Indonesia. Menurutnya, banyak distrik sulit dijangkau dan kebijakan yang dibuat di kota besar tidak serta merta dapat diterapkan di kampung-kampung di tanah Papua.
Lebih lanjut, Adolof turut mengisahkan pengalaman tahun 2008–2009 ketika ia mengikuti pembahasan tes kemampuan untuk guru calon kepala sekolah di Makassar. Dirinya menilai, apabila tes diberlakukan tanpa mempertimbangkan kondisi lokal, maka guru-guru asli Papua dapat tersingkir dan digantikan guru dari luar daerah.
“Kalau tes (dengan standar nasional) itu dipaksakan, guru-guru Papua tidak bisa ikut. Yang jadi kepala sekolah nanti teman-teman dari luar. Padahal di kampung, guru yang sudah lama tinggal dan mengabdi itulah yang lebih cocok memimpin sekolah,” jelasnya.
Ia menyebutkan bahwa kepala sekolah di kampung harus memahami kehidupan lokal, termasuk makanan, kebiasaan hingga adat istiadat setempat.
“Guru atau kepala sekolah dari luar sering tidak bertahan lama karena tidak terbiasa dengan kondisi kampung. Akibatnya sekolah kerap libur ketika guru kembali ke kota,” bebernya.
“Saya meminta agar kebijakan penempatan tenaga pendidikan mempertimbangkan kondisi sosial budaya daerah 3T di Papua,” sambungnya.
Ia menuturkan bahwa secara geografis, jangkauan wilayah Papua Barat Daya relatif lebih mudah dibanding provinsi lain di Tanah Papua.
“Di Papua Barat Daya gampang. Hari ini bicara soal, besok pagi sudah ada di sini. Dan ini bukti kualitas pendidikan terus kami dorong untuk lebih maju dan berkembang,” tuturnya.
Melalui kegiatan penjaminan mutu TKA dan Rakor TKA ini, Pemprov Papua Barat Daya berharap pelaksanaan program tersebut dapat dijalankan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial budaya wilayah, sehingga tidak merugikan guru, sekolah, maupun masyarakat kampung. (Jharu)
Komentar