Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat Soroti Kinerja Pj Sekda Papua Barat Daya, Minta Mendagri Evaluasi

SORONG, PBD – Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat George K. Dedaida menyoroti kinerja Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat Daya, Edison Siagian terkait sejumlah agenda penting. Seperti tahapan Pemilu Adat, lelang jabatan hingga persoalan baju dinas yang sempat heboh beberapa waktu lalu.

Pria yang akrab disapa GKD ini pun meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengevaluasi yang bersangkutan.

__ ___

“Terkait Pemilu Adat, ini Papua Barat Daya punya belum ada tanda-tanda. Sedangkan di Papua Barat itu sudah mulai jalan proses Pemilu Adat. Maka saya selaku Ketua Fraksi Otsus mempertanyakan kinerja daripada Pj Sekda Papua Barat Daya selaku Plt Kesbangpol sudah sejauh mana? Saya sangat tidak mengharapkan untuk tertunda,” sorotnya saat menyampaikan keterangan kepada sejumlah media, Senin (4/3/2024).

GKD berharap tahapan Pemilu Adat itu bisa segera dilaksanakan.

“Ini evaluasi untuk Pj Sekda Papua Barat Daya,” cetusnya.

Sorotan lainnya, lanjut GKD, berkaitan dengan lelang jabatan. Karena menurut dia, hal itu sangat mempengaruhi penyerapan anggaran.

“Kenapa sampai sekarang belum ada pelantikan? Dan inilah yang mempengaruhi penyerapan. Jangan kita salahkan Gubernur. Gubernur itu bicara porsi politik yang membicarakan soal kebijakan makro, Sekdalah yang mengatur administrasi. Kenapa sampai sekarang belum ada pelantikan,” tanyanya.

Kaitannya dengan itu, Ketua Komisi I DPR Papua Barat ini meminta kinerja Pj Sekda PBD harus dievaluasi.

“Padahal itu instrumen pemerintahan yang harus lebih awal didefinitifkan berdasarkan jadwal berjenjang seleksinya. Kalau sudah, mohon dilantik segera supaya perangkat daerah atau OPD itu bisa bekerja dengan maksimal guna penyerapan dan menyukseskan pembangunan. Ini belum,” bebernya.

Yang berikut soal baju dinas. Pj Sekda PBD juga harus segera selesaikan persoalan itu.

“Karena itu kan di bawah tanggung jawab Pj Sekda dan yang bersangkutan harus bisa menjelaskan persoalan itu di internal. Karena itu di bawah Sekretariat Daerah. Hal-hal seperti itulah yang menurut saya selaku Ketua Fraksi Otsus dan Komisi I DPR Papua Barat melihat Pak Sekda ini tidak jeli dalam melihat persoalan ini,” sambungnya.

Untuk itu, George meminta Pj Gubernur dan Mendagri untuk segera mengevaluasi Pj Sekda PBD.

“Kenapa harus dievaluasi? Supaya fungsi yang melekat padanya itu bisa berjalan efektif. Jangan dibiarkan seperti ini. Evaluasi ini harus dilakukan supaya baik untuk masyarakat Provinsi Papua Barat Daya,” tegasnya.

Ketua LMA PBD ini menambahkan bahwa berkaitan dengan Pemilu Adat tentu tidak bisa main-main.
Apalagi, hak politik orang asli Papua semakin termarjinalkan sehingga sandaran terakhir ada di Pemilu Adat.

“Dan sekali lagi ini bukan main-main, sehingga saya berharap ini bisa dievaluasi segera agar proses bisa berjalan,” pungkasnya. (**)

___ __ ___ ___

Komentar