oleh

Ivan Sembiring : Usaha Galian Milik Kami Bukan Ilegal, Sebab Pajak Tiap Tahun Kami Bayar ke Pemkot Sorong

 

SORONG,- Pengelola Galian C, Immanuel Ivan Sembiring dengan tegas membantah bahwa usaha Galian C milik keluarga mereka yang beralamat di jalan Aniweho, km 10 Kampung Bugis, Kota Sorong, Ilegal.

Ivan yang ditemui sejumlah media, Jumat (16/9/22) tampak kecewa dengan apa yang telah beredar bahwa usaha mereka tidaklah mengantongi surat izin beroperasi.

Sambil menjelaskan proses pembayaran pajak Ia pun menunjukan berkas-berkas yang merupakan bukti pembayaran pajak kepada Pemerintah Kota Sorong dalam hal ini melalui Dinas Perindustrian terhitung sejak tahun 2018 sampai pada tahun 2021, sedangkan tahun 2022 belum pembayaran sebab belum sampai akhir tahun.

“Selama ini mereka bilang galian C kami tidak punya izin saya mewakili ayah saya di mana dulu punya jabatan sebagai Kapolres Kota Sorong selama ini kami dituduh cuma berusaha diam tapi setelah terakhir KPK datang untuk menutup sebenarnya kami sangat kecewa,” ujar Ivan.

Dibeberkannya jangan hanya dengar sepihak saja yang keberadaannya yaitu selama ini dirinya pun telah melakukan pembayaran pajak sebagai warga negara Indonesia yang taat aturan, akan tetapi jika pajak itu ada penyelewengan maka bukan urusannya.

“Kami terus dituduh sebetulnya cukup bikin sakit hati tapi karena melihat supaya ada toleransi maka kami tidak ikut campur cuman selama 4 tahun terus kami yang dizolimi, padahal tidak betul semuanya silakan periksa kalau memang salah berarti semua cap dan tanda tangan yang tertera dalam bukti-bukti pembayaran ini ialah abal-abal,” tegasnya.

Katanya, proses pembayaran setoran pajak tidak ditentukan namun tergantung besaran hasil produksi dari Galian C tersebut, dimana selama 4 tahun itu memiliki jumlah setoran yang berbeda-beda untuk tahun 2018 Rp 8.724.000, tahun 2019 terakhir menggunakan alat sebesar Rp 31.530.000 tahun 2020 Rp 7.532.500 sedangkan tahun 2021 tidak ada aktivitas sebab masuk pandemi untuk tahun 2022 belum dibayarkan karena belum habis tahun.

Diceritakannya, awal orangtuanya merintis usaha galian c tahun 92 itu mereka membeli tanah secara pelepasan adat yang luasnya 20 hektar setelah tahun 2014 tiba-tiba pihak pemerintah datang dan bilang kalau tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung sehingga dibagi menjadi 8 hektar untuk kami dan 12 hektar kawasan hutan lindung.

Untuk itu Ia berharap dan meminta kepada Pj Gubernur dan Pj Wali Kota yang baru agar tolong dicek selama ini setoran pajak yang mereka berikan sebenarnya dikemanakan sampai tidak terdata usaha mereka di Pemerintahan Kota.

“Saya minta supaya gubernur yang sekarang dan pejabat Walikota untuk supaya betul-betul di reject kembali, agar tahu kebenarannya sebab sudah 4 tahun kami berjalan dengan RU PKL yang nantinya menuju kepada izin cuman hingga saat ini kenapa izin yang kami usulkan pun belum juga digubris oleh pihak Pemerintah,” tutupnya. (Mewa)

Komentar