SORONG, PBD – Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan hasil pengukuran perdana Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua Barat Daya tahun 2025 yang mencatat skor 63,92 menempatkan provinsi termuda ini dalam kategori sedang.
Hasil tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di salah satu hotel di Kota Sorong, Selasa (12/5/2026), dan dihadiri unsur pemerintah daerah, partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, media massa, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
____
Kepala BPS Papua Barat, Merry, menjelaskan bahwa pengukuran IDI mencakup tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kelembagaan demokrasi.
“Dari tiga aspek tersebut terdapat 22 indikator yang diukur setiap tahun. Tahun 2025 menjadi pengukuran pertama bagi Papua Barat Daya sebagai provinsi tersendiri,” ujarnya.
Menurut Merry, skor aspek kebebasan di Papua Barat Daya berada pada angka 68,88, aspek kesetaraan 64,25 dan aspek kapasitas kelembagaan demokrasi 58,64 sedangkan skor keseluruhan IDI tercatat sekitar 63,92, yang juga masih berada dalam kategori sedang.
Meski baru pertama kali diukur, Papua Barat Daya mencatat hasil yang cukup menggembirakan. Provinsi ini menempati peringkat tertinggi kedua di wilayah Tanah Papua dan bahkan berada di atas provinsi induknya, Papua Barat.
“Artinya, kualitas demokrasi di Papua Barat Daya cukup baik, namun masih ada beberapa indikator yang perlu diperbaiki,” kata Merry.
BPS menyoroti sedikitnya tiga indikator yang masih mendapat nilai nol.
Pertama, indikator terkait jaminan kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan menyampaikan pendapat.
Kedua, indikator kinerja birokrasi dalam pelayanan publik.
Menurut Merry, rendahnya nilai pada indikator pelayanan publik bukan berarti kinerja pemerintah buruk, melainkan banyak inovasi yang belum terdokumentasi dan belum dilaporkan melalui portal kementerian terkait.
“Pelayanan Dukcapil, PTSP, rumah sakit, dan berbagai inovasi sebenarnya sudah berjalan. Hanya saja belum seluruhnya terinput dalam sistem Kementerian PAN-RB,” jelasnya.
Sementara IDI tertinggi diperoleh Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai IDI sebesar 89,79 diikuti Bali 88,73, Jateng 86,72, Kalimantan Barat 86,17 dan Jawa Timur 84,05.
Kesbangpol : Banyak Capaian Belum Terdokumentasi
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Barat Daya, George Yapsenang, mengakui bahwa sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya masih menghadapi keterbatasan sarana, prasarana, dan sistem pelaporan.
“Pelayanan publik sebenarnya sudah berjalan, namun belum semuanya ter-update dan dilaporkan melalui portal kementerian. Ini yang akan menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
George menegaskan bahwa hasil IDI ini harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan agar indikator yang masih rendah dapat diperbaiki pada tahun 2026.
Dalam forum tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya peran partai politik dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui kaderisasi yang terstruktur dan berkelanjutan.
Sebagi pembina Partai Politik, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kata George, terus menyalurkan dana hibah kepada 11 partai politik yang memperoleh kursi di DPR Papua Barat Daya sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan politik.
“Kami berharap partai politik dapat mempersiapkan kader-kader yang memiliki kapasitas, integritas, dan wawasan luas untuk menjadi pemimpin di masa depan,” katanya.
Seluruh peserta didorong untuk berkolaborasi dalam memperkuat kualitas demokrasi di Papua Barat Daya.
Dengan hasil pengukuran perdana ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya optimistis dapat meningkatkan skor IDI pada tahun 2026 melalui perbaikan dokumentasi, penguatan pelayanan publik, dan perluasan ruang kebebasan sipil termasuk keterlibatan pers atau media massa. (Oke)
Komentar