SORONG, PBD – Dr. H. M. Busyro Muqoddas, SH, M.Hum menyampaikan kuliah umum mahasiswa magister Hukum Universitas Muhammadiyah (Unamin) Sorong dengan tema Hukum dan Perundangan yang berkeadilan untuk Papua dalam spirit NKRI, di salah satu hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya, belum lama ini.
Mantan ketua Komisi Yudisial pertama tahun 2005 – 2010 dan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketiga tahun 2010 – 2011 ini buka-bukaan terkait situasi politik dan hukum di negara ini, apalagi menjelang Pemilu 2024.
____
____
____
____
Pengurus Pusat Muhammadiyah ini juga menyoroti berbagai program Pemerintah yang tidak pro terhadap masyarakat kecil dengan dibalut melalui program strategis nasional (PSN).
Ia mengatakan bahwa PSN lebih banyak merugikan masyarakat ketimbang dampak kebaikannya. Semisal perkara tambang Wadas di Purworejo Jawa Tengah yang diketahui telah terjadi pelanggaran HAM dan krisis Sosio-Ekologi.
Ia menambahkan bahwa semakin menguatnya peran dan pengaruh determinan oligarki bisnis dan politik terhadap kebijakan negara, personifikasi dan manajemen selera kebijakan negara menjadikan terpuruknya kekuasaan negara.
Misalnya dalam undang-undang partai politik, undang-undang Pemilu, undang-undang Pilkada, undang-undang Minerba, undang-undang ITE, undang-undang cipta kerja dan revisi undang-undang KPK, KUHP dan MK serta undang-undang kesehatan
“Terakhir tentang sikap pembiaran Presiden terhadap pelanggaran HAM dan Miss prosedural pemimpin KPK atas penistaan 57 pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan. Buktinya sekarang Ketua KPK jadi tersangka, KPK sudah terpuruk dan terpojok,” sebut Busyro.
Selain itu, masifnya radikalisme politik dalam fakta kejahatan korupsi secara sistematik, terstruktur dan masif semakin diskriminatif tertutup dan tandus etika serta moralnya. Hal ini dicontohkan dengan putusan MK RI no 90 tahun 2023 tentang batas usia Capres-Cawapres yang bermuara pada putusan MKMK yang memutus ketua MK melanggar kode etik.
Sejumlah pandangan Busyro sesuai dengan situasi politik dan hukum negara saat ini memacu diskusi yang cukup serius antara mahasiswa pasca sarjana hukum Unamin Sorong. Salah satunya datang dari Yusuf Kareth, Mahasiswa semester 1 Pasca Sarjana ini mengkritisi desentralisasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, khususnya Papua. Ia mengatakan tidak ada kebijakan atau keputusan yang melihat pada kebutuhan masyarakat di daerah, sehingga timbul keinginan untuk memerdekakan diri dari bangsa Indonesia.
Selain Yusuf sejumlah mahasiswa lainnya pun menanyakan mengenai kriteria pemimpin yang baik pada pesta demokrasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Februari 2024 mendatang.
Salah satu Mahasiswa semester 3, Saiful mengaku senang dapat bertatap muka langsung dengan tokoh berkarakter Busyro Muqodas yang memiliki rekam jejak baik dalam bidang hukum dan politik. (oke)
Komentar