Sentra Perkantoran PBD Simbol Kehadiran Negara di Papua

SORONG, PBD- Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin melakukan peletakan batu pertama penetapan lokasi pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, di Stadion Wombik Km.16, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (17/07/23).

KH Ma’ruf Amin dalam sambutannya, mengatakan, melalui pembangunan pusat sarana dan prasarana perkantoran Pemrov Papua Barat Daya merupakan simbol kehadirannya negara bagi Indonesia.

“Tempat ini adalah tempat pelayanan publik bagi masyarakat sekaligus merumuskan kebijakan dan mengeksekusi program-program pembangunan di Papua Barat Daya,” ucap Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

Lanjutnya, untuk memperkokoh pondasi pembangunan di Papua Barat Daya, Pemda juga menghadirkan berbagai program salah satunya program perlindungan hari tua (Paitua).

Baginya, program paitua merupakan keberpihakan otsus kepada orang asli papua, yang mencerminkan tujuan mulia dari program itu sendiri.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemrov Papua Barat Daya atas kerjasama dalam melaksanakan program-program untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan.

Ma’aruf juga mengajak masyarakat Papua Barat Daya agar bersyukur karena telah memiliki rumah baru dalam wujud provinsi.

Menurutnya, provinsi adalah identitas jati diri daerah sekaligus sebagai strategi untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Sehingga pelayanan publik dalam masyarakat menjadi akan semakin baik nantinya.

Sementara itu, Pj Gubernur PBD Mohammad Mu’saad, menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya atas kunjungan Orang Nomor 2 di Indonesia yang berkesempatan hadir untuk meletakan batu pertama.

“Kami sampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya atas kehadiran Wakil Presiden, ini akan menjadi momentum penting bagi penyelenggaraan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua Barat Daya,” ujar Pj Gubernur PBD, Mohammad Mu’saad.

Jelasnya, lokasi pembangunan telah bersertifikat atas milik Pemkab Sorong dengan luas 55 hektar, yang ditambahkan 35 hektar sesuai kesepakatan Pemprov bersama masyarakat pemilik hak ulayat hingga total 90 hektar.

“Tempat ini sampai ke bibir pantai dengan luasan 10 hektar yang dipenuhi tanaman mangrove, kita tentunya akan terus menjaga sebagai bagian dari ruang terbuka hijau,” tegasnya.

Bebernya, pembangunan telah dibicarakan secara tuntas dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR, yang sudah membentuk tim Satgas dalam pembangunan sarana prasarana di daerah otonom baru.

Dirinya berharap, melalui pembangunan akan memberikan manfaat besar bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.

Baginya, suatu sebab pemerintah pusat memberikan perhatian yang luar biasa bagi sarana dan prasarana daerah otonom baru, serta Papua Barat Daya adalah provinsi baru kedua yang diletakkan batu pertama oleh orang nomor 2 di RI. (Mewa)

____

Komentar