Sikapi Pemenuhan Hak Politik OAP, MRP se Tanah Papua Gelar Rakor di Sorong

SORONG, PBD – Majelis Rakyat Papua se-tanah Papua bersama dengan Fraksi Otsus DPR Papua Barat dan kelompok khusus DPR Papua, selama sehari melakukan rapat kordinasi membahas Hak Politik OAP jelang pilkada disalah satu hotel di Kota Sorong Papua Barat Daya, Kamis (28/3/24)

Sejumlah perwakilan MRP yang hadir diantaranya MRP Papua Pegunungan, MRP Papua Barat dan MRP Papua Barat Daya Sebagai tuan rumah, membahas poin-poin penting terkait menyikapi situasional pemenuhan hak politik Orang Asli Papua.

Ketua MPR Papua Barat Daya Alfons Kambu dalam sambutannya mengatakan arus demokrasi menjelang pemilu kepala daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi bagian yang tak mungkin terelakkan dari tugas dan tanggung jawab kita bersama.

“Rapat koordinasi ini selain sebagai sarana silaturahmi dalam menjalani komunikasi yang positif, tetapi juga sebagai landasan sejarah bagi kita bersama dalam meletakkan dasar perjuangan untuk menjaga harta, nyawa dan martabat Orang Asli Papua dalam bingkai NKRI,” kata Alfons Kambu.

Dirinya berharap melalui rakor ini dapat menghasilkan pokok-pokok pikiran positif untuk menjadi rumusan kebijakan dalam menata pembangunan yang berkelanjutan menuju Papua emas.

Pj Gubernur PBD Muhammad Musaad secara khusus hadir untuk membuka rakor tersebut menyampaikan apresiasinya kepada Anggota MRP yang hadir.

Menurutnya inisiatif yang dilakukan MRP pertama kalinya sangat baik mempertemukan semua pemangku kepentingan membahas aspek politik hak OAP.

“Sayang kalau hanya berbicara politik tapi kalau bisa juga bicara tentang hal-hal mengenai ekonomi, sosial dan budaya, jadi semua OAP punya hak disemua aspek,” kata Musaad yang merupakan salah satu perumus terciptanya Undang-Undang Otsus dan MRP.

Dirinya melanjutkan kendati Forum ini tidak bisa membahas semua masalah namun momentum mempertemukan MRP 6 Provinsi di Papua adalah Awal yang baik.

Ditambahkan Pj Gubernur, MPR Sebagai Lembaga Representasi melindungi Hak-Hak OAP kedepan dapat membuat Perdasus untuk menjamin hal politik, ekonomi, sosial dan budaya.

“Kesulitan kita hari ini adalah kita belum membuat Perdasus (Peraturan daerah khusus), karena Perdasus harus dibuat DPRP bersama Gubernur atas pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua,” ujarnya.

Dilanjutkan Musaad, hak hak OAP harus diperjuangkan bersama dengan menterjemahkan terminologi dari MPR untuk lebih bijaksana.

“Siapa tau ada yang merasa dia OAP kemudian tidak diakui, ini adalah persoalan, makanya perlu dibicarakan baik-baik dengan terminologi dan refrensi refrensi yang dipakai dunia internasional dalam mengidentifikasi orang asli,” tutupnya. (Ali)

___

Komentar