SORONG, – Kinerja positif pelaksanaan APBN tahun 2022 menunjukkan kondisi fiskal yang semakin sehat dengan realisasi defisit sebesar 2,38% PDB, lebih cepat satu tahun dalam pencapaian defisit maksimal 3% dari PDB sesuai amanat UU nomor 2 tahun 2020. Selama tahun 2022, APBN berhasil menjadi instrumen stabilisasi dalam melindungi masyarakat, mendukung gerak dunia usaha dan sektor prioritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hal ini disampaikan dalam rilis media secara daring oleh Kepala KPPN Sorong, Budi Hartadi dan bergiliran oleh Kepala KPP Pratama Sorong, Bambang Setiawan, Kepala Bea Cukai Sorong, Wawan Dharmawan dan kepala KPKNL, Antonius Ari Wibowo, Rabu (25/1/23)
Menurut Budi Hartadi, Kinerja APBN yang baik tidak hanya secara nasional, tetapi juga di tingkat daerah. Salah satunya di Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan provinsi termuda di Indonesia. Dari segi pendapatan perpajakan yang dikelola KPP Pratama Sorong sampai dengan 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp1.376,23 miliar atau 121,10 persen dari target tahun 2022 yang sebesar Rp1.136,42 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pendapatan perpajakan tumbuh 0,69 persen. Nilai tersebut termasuk didalamnya pendapatan perpajakan dalam rangka impor yang dipungut melalui Ditjen Bea Cukai dan dibukukan oleh KPP Pratama Sorong.
Penerimaan perpajakan disumbang dari sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Transportasi dan Pergudangan. Mengingat begitu pentingnya penerimaan pada sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial, kami menegaskan kembali kepada Bendahara Satuan Kerja terkait pelaksanaan PMK Nomor 59/PMK.03/2022, yang pada intinya terkait pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah agar dilaksanakan dengan seksama.
Pendapatan kepabeanan dan cukai yang dibukukan oleh KPPBC Sorong sampai dengan 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp769,38 juta atau 120,66% dari target tahun 2022 yang sebesar Rp637,64 juta. KPPBC Sorong juga turut melaksanakan kewajiban pemungutan pajak dalam rangka impor yang penerimaannya dibukukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sampai dengan 31 Desember 2022, realisasi pajak dalam rangka impor yang berhasil dipungut oleh KPPBC Sorong sebesar Rp5,9 miliar. Dalam upaya meningkatkan Devisa Hasil Ekspor serta pemberdayaan UMKM, Bea Cukai Sorong memberikan layanan asistensi ekspor kepada para pelaku usaha khususnya UMKM melalui program Rumah Kitong Bisa Ekspor.
Dari sisi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), KPKNL Sorong mencatat realisasi PNBP yang berasal dari pelaksanaan lelang, pengurusan piutang negara dan pengelolaan Barang Milik Negara sebesar sebesar Rp11,90 miliar atau 123,25% dari target tahun 2022 yang sebesar Rp9,66 miliar. Realisasi Pokok lelang sebesar Rp155,81 atau 173,13% dari target tahun 2022 yang sebesar Rp90 miliar. Jumlah barang milik negara yang dikelola oleh KPKNL Sorong sebanyak 679.621 NUP dengan nilai sebesar Rp62,73 triliun. KPKNL Sorong juga memberikan konstribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp559 juta dan pokok lelang Barang Milik Daerah sebesar Rp5,8 miliar.
Sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya yang disalurkan KPPN Sorong sebesar Rp4.097,29 miliar atau sebesar 93,23 persen dari total anggaran Rp4.394,61 miliar. Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.343,60 miliar atau 96,08 persen dari anggaran Rp2.439,17 serta transfer ke daerah dana desa sebesar Rp1.753,68 miliar atau 89,68 persen dari anggaran miliar sebesar Rp1.955,44 miliar.
Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp904,52 miliar (98,92 persen dari anggaran sebesar Rp914,40 miliar), belanja barang sebesar Rp944,97 miliar (97,38 persen dari anggaran sebesar Rp970,38 miliar), belanja modal sebesar Rp489,62 miliar (89,04 persen dari anggaran sebesar Rp549,90 miliar), dan belanja bansos sebesar Rp 4,49 miliar (100 persen dari anggaran sebesar Rp4,49 miliar).
Sedangkan realisasi transfer ke daerah terdiri atas realisasi DAK Fisik sebesar Rp949,01 miliar (83,03 persen dari anggaran sebesar Rp1.142,96 miliar), DAK Non Fisik sebesar Rp108,05 miliar (93,48 persen dari anggaran sebesar Rp115,58 miliar) dan Dana Desa sebesar Rp696,62 miliar (99,96 persen dari anggaran sebesar Rp696,90 miliar).
Ditambahkan oleh Budi bahwa, Kinerja APBN adalah menggambarkan keseluruhan upaya Indonesia menghadapi pandemi yang luar biasa 3 tahun ini, dan upaya Indonesia untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat, kegiatan ekonomi, dan kondisi kesejahteraan masyarakat. Kita akan terus menjaga APBN keuangan negara sebagai instrumen yang kredibel, efektif dan tentu sehat dan sustainable. Ini adalah salah satu prasyarat bagi Indonesia untuk terus maju dan berkembang sehingga kita bisa mencapai cita-cita negara Indonesia.
Ditengah resiko volatilitas lingkungan global, perekonomian nasional mampu melanjutkan pemulihan yang semakin kuat. Kerja keras APBN selama kurang lebih 3 tahun terakhir telah berhasil menjaga masyarakat dan perekonomian dan terbukti tangguh menghadapi berbagai guncangan dan ancaman ketidakpastian pasca pandemic COVID-19. Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber dalam meredam gejolak perekonomian global.
Pelaksanaan APBN tahun 2022 yang mencatatkan kinerja positif sejalan dengan perekonomian domestik yang membaik, serta semakin terkendalinya pandemi COVID-19. APBN 2022 menjadi instrumen yang mendukung pencapaian sasaran target pembangunan, meredam dampak gejolak ekonomi global, dan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. Kinerja APBN yang baik di tahun 2022 dan momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut diharapkan dapat menjadi modal kuat bagi APBN dalam menjalankan fungsinya di tengah ketidakpastian ekonomi di tahun 2023. (*/Oke)
Komentar