SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat provinsi, di salah satu hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (19/2/2026).
Kegiatan ini menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya Provinsi Papua Barat Daya menyusun IDI secara mandiri, setelah sebelumnya masih bergabung dalam perhitungan bersama Provinsi Papua Barat. FGD dipandu oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat Daya sebagai leading sector teknis.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya, Drs. George Japsenang, M.Si, menyampaikan bahwa penyusunan IDI merupakan usulan dari BPS dan dilaksanakan melalui kerja sama lintas kementerian, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
“IDI menjadi satu-satunya indikator bidang politik yang masuk dalam RPJMN 2025–2029. Ini menunjukkan bahwa pembangunan demokrasi menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyusunan IDI dilakukan melalui 22 indikator yang mencerminkan perkembangan demokrasi di tingkat provinsi. Metode yang digunakan mencakup review portal berita online, review dokumen resmi, serta FGD untuk memperkaya data dan menggali informasi yang belum tertangkap dalam pemberitaan media.
Disebutkan, tim penyusun telah mereviu ribuan berita online sepanjang tahun 2025 hingga Januari 2026. Selain itu, FGD menghadirkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, DPR, aparat penegak hukum, akademisi, tokoh agama, pers, hingga unsur masyarakat lainnya.
“Kolaborasi ini penting agar data yang dihasilkan benar-benar objektif dan mencerminkan kondisi riil demokrasi di Papua Barat Daya,” tambahnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Barat Daya dalam sambutannya menegaskan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia selama ini kerap dipahami secara normatif tanpa didukung data empiris yang kuat. Perbedaan kinerja demokrasi antar daerah sering dikaitkan dengan faktor ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya, namun belum memiliki ukuran yang komprehensif dan objektif.
“Karena itu, penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia menjadi jawaban untuk mengukur secara terstruktur perkembangan dan kinerja demokrasi di daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, IDI telah ditetapkan sebagai salah satu indikator utama pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) hingga 2045 dan menjadi bagian dari 45 indikator utama pembangunan. Pelaksanaannya juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2012, yang mewajibkan seluruh daerah untuk menyusun dan melaporkan perkembangan demokrasi.
Tahun 2025 menjadi tonggak awal bagi Papua Barat Daya dalam penghitungan IDI secara mandiri. Indeks ini disusun berbasis evidence atau fakta kejadian selama satu tahun, sehingga mencerminkan realitas demokrasi yang terjadi di daerah.
Melalui FGD ini, diharapkan diperoleh data dan informasi tambahan yang belum tercantum dalam berita maupun dokumen resmi, sehingga hasil penghitungan IDI menjadi lebih akurat dan komprehensif.
Dari 32 undangan yang disebarkan, sebagian besar peserta hadir dan aktif memberikan masukan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap hasil penyusunan IDI 2025 dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar perencanaan pembangunan politik daerah ke depan.
Dengan langkah ini, Papua Barat Daya menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan partisipatif. (oke)
Komentar