SORONG, PBD – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPR Provinsi Papua Barat Daya memberikan apresiasi terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025.
Ketua Pansus LKPJ DPRP Papua Barat Daya, Cartensz Malibela menyatakan bahwa pemaparan yang disampaikan oleh Kepala DLH dinilai objektif dan selaras dengan dokumen yang dimiliki Pansus.
“Sinkronisasi data dan materi yang disampaikan dinilai cukup baik, sehingga mendapat apresiasi dari anggota dewan,” ujar Ketua Pansus LKPJ DPRP Papua Barat Daya, Cartensz Malibela, Senin (13/4/2026).
Kendati demikian, Cartensz menegaskan masih terdapat sejumlah catatan penting yang akan disampaikan secara resmi dalam laporan akhir Pansus.
“Tentu terdapat sejumlah catatan penting yang akan disampaikan secara resmi dalam laporan akhir Pansus nantinya. Catatan tersebut mencakup realisasi program serta kebutuhan data tambahan yang dinilai masih perlu dilengkapi oleh dinas terkait,” ucapnya.
Kemudian, Wakil Ketua Pansus, Yanto Yatam menyoroti persoalan pengelolaan sampah di Kota Sorong sebagai isu utama yang perlu segera ditangani.
“Persoalan sampah ini menjadi perhatian utama, karena Kota Sorong kerap mendapat penilaian sebagai kota dengan tingkat permasalahan sampah yang tinggi. Ini harus menjadi prioritas pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” tegas Wakil Ketua Pansus, Yanto Yatam.
Menurut Pansus, kondisi pengelolaan sampah di Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong sudah cukup serius dan menjadi sorotan berbagai pihak, sehingga membutuhkan langkah konkret dan terintegrasi.
Menanggapi hal itu, Kepala DLH menyampaikan bahwa pemerintah daerah berencana membangun dua fasilitas pengelolaan sampah di sekitar Kota Sorong pada tahun ini. Program tersebut diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengurangi volume dan dampak sampah yang selama ini menjadi persoalan.
Dari sisi pengelolaan anggaran, Pansus menilai kinerja DLH sudah berjalan cukup maksimal dan akuntabel. Namun demikian, sejumlah aspek tetap perlu diperbaiki, termasuk terkait pengadaan tanah dan penanganan sektor kehutanan yang juga menjadi tanggung jawab dinas tersebut.
Selain itu, Pansus turut menyoroti aktivitas pertambangan lokal di sejumlah wilayah yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk kawasan hutan konservasi. Hal ini dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak mengancam keselamatan serta kelestarian lingkungan.
Pansus DPR Papua Barat Daya menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi akan dirumuskan secara komprehensif dalam laporan akhir LKPJ.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut guna meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat ke depan. (Jharu)
____
_____
_____
_____
_____
____
Komentar