oleh

Ini Alasannya, Ratusan Warga Ancam Palang Kantor Bupati dan BPKAD Sorong

SORONG, – Ratusan warga masyarakat yang merupakan perwakilan pemilik hak ulayat ring 1 daerah migas di Kabupaten Sorong dari 6 Distrik, mendatangi Kantor Bupati Kabupaten Sorong, Papua Barat, Senin (30/11/20).

Kedatangan perwakilan masyarakat dari 6 Distrik yaitu Distrik Seget, Distrik Salawati Tengah, Distrik Salawati Selatan, Distrik Aimas, Distrik Klamono dan Distrik Mayamuk tersebut untuk mengikuti pertemuan penyelesaian penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp 24,7 miliar.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Baperlitbang Kabupaten Sorong ini, merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang sudah dilakukan pada 23 November 2020 lalu. Namun masyarakat yang hadir dengan didampingi oleh Sem Mugu Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sorong yang berasal dari dapil II yang merupakan daerah ring I, Moses Klawamon Ketua LSM Pelita Hati, Yohan Kamumpat Sekretaris LSM Pelita Hati yang juga pemilik hak ulayat serta para tokoh masyarakat tersebut, tidak mendapatkan jawaban pasti kapan dana sebesar 24,7 miliar itu akan diberikan.

Pemda Kabupaten Sorong hanya menyanggupi sebesar Rp 7 miliar, namun dana itupun tidak jelas. Apalagi dalam rapat tersebut, tidak dihadiri oleh Bupati Kabupaten Sorong Johny Kamuru ataupun Wakil Bupati Kabupaten Sorong Suka Harjono. Sehingga masyarakat memilih meninggalkan ruangan rapat dan bermaksud akan melakukan ritual upacara adat dan akan melakukan pemalangan terhadap kantor Bupati Kabupaten Sorong serta kantor Bpkad. Namun karena koordinasi bersama aparat kepolisian di depan kantor Baperlitbang juga koordinasi dengan Bupati melalui staf, disampaikan akan diadakan pertemuan pada 3 Desember 2020.

Komentar