SORONG, PBD – Komisi I DPRD Kota Sorong gerak cepat mendatangi langsung puskesmas Malawei Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (30/8/23) pasca unjuk rasa yang disampaikan sejumlah pegawai untuk segera mengganti Kepala Puskesmasnya.
Pantauan sorongnews.com, rapat yang dimulai pada pukul 09.30 WIT dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kota Sorong, Elisabeth Nauw, Ketua Komisi I DPRD, Muhammad Taslim dan anggota Komisi I DPRD, diantaranya Hermin Matandung, Gladys, Jonas Malibela dan Cosmas Rony Pande. Juga dihadiri langsung Kepala Dinas Kesehatan, Hermanus Kalasuat, Kabid Perencanaan Dinkes Kota Sorong, Kepala Puskesmas Malawei dan Pegawai puskesmas Malawei.
Sekitar satu jam lebih melakukan diskusi, berikut sejumlah kesimpulan yang berhasil dihimpun oleh Komisi I, DPRD Kota Sorong yang disampaikan Ketua Komisi I, Muhammad Taslim didampingi anggota Komisi lainnya.
“Setelah membaca berita di media massa terkait aksi unjuk rasa pegawai, Kami langsung merespon cepat keluhan pegawai dengan langsung datang kesini. Kami berpikir bahwa pelayanan puskesmas ini pelayanan dasar, jangan sampai terganggu. Sehingga secepat mungkin Kami datangi mereka dan setelah mendengarkan keluhan pegawai, ada pola kepemimpinan yang kurang responsif. Mereka punya pola kinerja yang disepakati dalam puskesmas ada yang tidak jalan, keluhan yang disampaikan pegawai ke pimpinan, lambat direspon,” ucap Taslim.
Selain itu ada 3 hal pokok yang menjadi catatan Komisi I yaitu :
1. Kepala Puskesmas sebagai pemimpin harus menindaklanjuti semua persoalan, bangun komunikasi yang baik terkait pola kerja dengan pegawai.
“Kalau ada yang demo berarti masalah ada di pimpinan dan pimpinan harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, Kami meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong untuk mengevaluasi kinerja kepala puskesmas. Kalau hasil evaluasi masih layak, maka silahkan dilanjutkan, tapi kalau tidak maka segera diambil langkah terbaik. Hal ini harus segera ditindak lanjuti agar tidak berdampak pada pelayanan kepada masyarakat,” ucap Taslim.
2. Terkait tenaga honor, Komisi I meminta agar pihak Puskesmas Malawei berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, apakah sesuai kebutuhan atau tidak, sehingga tidak menimbulkan pembengkakan anggaran yang dibebankan kepada operasional puskesmas.
“Menurut laporan kepala dinas setiap bulannya, ada dibayar upah pegawai honor sebanyak 3 miliar perbulan, termasuk honor Nakes. Disini yang harus ditertibkan terkait tenaga honor, jangan karena ada hubungan keluarga atau hubungan lain langsung dimasukan sebagai tenaga honor. Tenaga honor itu harus diseleksi sesuai kebutuhan,” tegas Taslim.
3. Kondisi Kota Sorong pada masa transisi juga akan menjadi pembahasan Komisi I DPRD Kota Sorong, dimana dalam pembahasan KUAPPS, pihaknya akan mengundang 12 OPD termasuk Dinas kesehatan dan BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan terkait anggaran, dimana salah satu sumber pendapatan Pusksesmas bersumber dari JKN BPJS.
Ia berharap persoalan Puskesmas Malawei ini menjadi pembelajaran bagi Puskesmas lainnya di Kota Sorong, terutama kepala puskesmas untuk menjaga harmonisasi dengan pegawai agar dapat menumbuhkan suasana kerja yang menyenangkan dan nyaman bagi semuanya. Bukan saja pegawai tapi juga masyarakat yang terlayani disetiap pusksesmas.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong Hemanus Kalasuat usai mengikuti pertemuan bersama Komisi I DPR Kota Sorong dan para nakes mengatakan bahwa memang banyak hal yang telah sampaikan, diantaranya koordinasi antara Kepala Puskesmas dengan bawahan itu harus dioptimalkan kembali.
“Itu aspirasi mereka, nanti kita akan lihat sejauh mana. Karena dari dewan yang terhormat khusus Komisi I DPRD Kota Sorong juga sudah datang dan ada pertemuan yang kita diskusikan. Kita akan lihat perkembangan ke depan seperti apa. Kalau memang sampai perlu tindakan penertiban administrasi lebih lanjut. Apakah terus atau bagaimana ya nanti kita lihat,” ungkapnya. (oke)
___
Komentar