Kecewa Putusan PN Sorong Terkait Hak Asuh Anak Alm Politisi PDIP, Keluarga : Menciderai Harga Diri Orang Maybrat

SORONG, PBD – Keluarga besar almarhum politisi PDI Perjuangan, Jimi Demianus Ijie menolak putusan peralihan hak asuh anak atas nama GI yang diputuskan oleh pengadilan negeri Sorong, pada 3 Agustus 2023 lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan Yulianus Ijie kakak dari almarhum Demianus Ijie, saat menemui media massa di Mapolresta Sorong Kota, Papua Barat Daya, Rabu (9/8/23).

“Saya Kakak kandung dari almarhum sekali lagi dengan tegas tolak putusan pengadilan yang telah menyatakan hak asuh anak Gabriel jatuh pada tangan Dominggas Howay dan keluarga Karet,” sesal Yulianus Ijie.

Dikatakannya, penolakan putusan pengadilan disebabkan pihak keluarga Kareth dan Dominggas Howay sama sekali tidak memberitahukan pihak keluarga almarhum Jimmy Ijie tentang rencana peralihan tersebut.

Padahal sambungnya, menurut hukum adat suku Maybrat apabila suami istri meninggal dunia kemudian dikaruniai anak maka hak asuh sepenuhnya akan jatuh ke pihak keluarga laki-laki.

Ditegaskannya, semua aset-aset Almarhum sepenuhnya adalah hasil pencapaian semasa hidup tanpa terkecuali, dan bukan warisan dari keluarga Kareth dan Dominggas Howay sehingga tidak punya hak sama sekali.

“Keputusan perkara bisa dilihat dari sisi hukum yang berlaku tapi harus diimbangi dengan hukum adat yang berlaku sebab harga diri orang Maybrat lebih penting makanya jangan kaget kalau kami juga punya tuntutan,”bebernya.

Ia bilang, apabila terjadi sesuatu dikemudian hari selama pengasuhan anak GI di keluarga Dominggas Howay atau Kareth, maka pihak keluarga akan tuntut secara adat sebesar seratus miliar dan kembalikan aset seutuhnya kepada keluarga.

Disisi lain, Kuasa Hukum Keluarga Almarhum, Lutfi Sofyan Solissa, menuturkan keluarga almarhum sangat keberatan karena penetapan sepihak oleh Pengadilan Negeri Sorong.

“Dalam perdata apabila putusan itu telah dijatuhkan maka ada waktu yang diberikan oleh hakim kepada dua belah pihak entah kalah ataupun menang jadi ada selisih 14 hari kedepan,” jelasnya.

Dibeberkan Lutfi, pihaknya akan melakukan upaya dengan mengajukan pernyataan banding ke Pengadilan Tinggi Manokwari Papua Barat, karena keluarga merasa kurang puas dengan putusan Pengadilan Negeri Sorong.

Tambahnya, hak asuh anak jika di Papua masuk dalam hukum adat sampai kuasa hukum pun tidak bisa sampai ke hukum adat, maka PN Sorong harus bisa pertimbangkan hal tersebut. (Mewa)

____

Komentar