Sidang Lanjutan Perkara Tanah, Mantan Kepala BPN Banyak Lupa dan Berbelit

SORONG,PBD – Sidang lanjutan Sengketa Tanah bernomor perkara 124/Pdt.G/2023/PN.Son, dan 125/Pdt.G/2023/PN.Son, kembali digelar di Pengadilan Negeri Sorong, antara pihak penggugat Jerry Waleleng/Vecky Naruru dan pihak tergugat Irwan Oswandi dan kawan-kawan di Ruang Sidang Utama dengan agenda mendengarkan keterangan saksi,Kamis (6/6/24).

Sidang yang dipimpin oleh ketua Majelis Hakim Bernadus Papendang, didampingi Hakim anggota Lutfi Tomo dan Rivai Tukuboya itu menghadirkan saksi kunci yakni mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sorong Yarit Sakona.

___

Dalam sidang tersebut, baik kuasa hukum pihak penggugat, yaitu Max Souisa/Frans Wattimena dan kuasa hukum tergugat Jatir Yuda Marau/Edi Tuharea, tampak bersemangat dengan hadirnya saksi Yarit Sakona.

Sidang itu sangat menarik, sebab jam terbang dan pengalaman pihak kuasa hukum baik tergugat maupun penggugat tak perlu diragukan lagi. Kedua pihak baik kuasa hukum penggugat maupun kuasa hukum tergugat berupaya membuktikan dalil – dalil yang dimohonkan dihadapan majelis hakim.

Kehadiran Yarit Sakona dinilai sebagai kunci untuk membuka kotak pandora yang menjadi dasar perkara hingga sampai di Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong. Sehingga baik kuasa hukum penggugat dan tergugat berupaya bisa menguak fakta untuk membuktikan dalil yang dimohonkan.

Kuasa hukum penggugat berupaya membuktikan dalil bahwa sertifkat hak milik nomor 00390 dengan Luas 47.000 M2, Sertifikat hak milik nomor 00352 dengan Luas 20.000 M2 dan Sertifikat Hak Milik nomor 00372 dengan Luas 50.000 M2 atas nama Tn. B Jerry Waleleng telah memenuhi prosedur yang benar dan sesuai dengan aturan.

Kuasa hukum penggugat juga ingin membuktikan bahwa Sertifikat hak milik nomor 00377 seluas 10.000 M2 atas nama Vecky Nanuru telah memenuhi prosedur dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara kuasa tergugat bersikukuh menekankan bahwa sertifikat milik Jerry Waleleng, dan Vecky Nanuru tidak memiliki keabsahan, sebab didasari oleh dugaan pemalsuan dokumen surat yang telah dilaporkan ke Polresta Sorong Kota. Bahkan saksi Yarit Sakona sendiri termasuk pula telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polresta Sorong Kota.

Dihadapan majelis hakim, Saksi Yarit Sakona mengakui bahwa sudah ada dua kali upaya mediasi yang dilakukan pihak BPN Kota Sorong kala itu, namun saksi lupa kapan dan dimana mediasi kedua berlangsung bersama para pihak yang bersengketa.

Saksi Yarit Sakona terlihat kesulitan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh kuasa tergugat. Dimana acap kali, saksi Yarit Sakona lebih memilih mencari posisi aman dengan memberikan jawaban lupa atau tidak tahu agar pernyataan sebelumnya tidak dibantah sendiri.

Bahkan kuasa hukum tergugat terlihat begitu emosional, sehingga lebih banyak menunjukkan bukti surat di hadapan majelis hakim sambil meminta klarifikasi dari saksi Yarit Sakona agar tidak lagi berkelit dengan kata lupa dan tidak tahu.

Usai sidang, kuasa hukum tergugat, Jatir Yuda Marau kepada awak media menyampaikan perkara yang disidangkan, menghadirkan saksi yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polresta Sorong Kota dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen surat.

“Tadi pihak kuasa hukum pengugat menghadirkan satu orang saksi yakni mantan kepala kantor pertanahan Kota Sorong. Saksi ini, notabene adalah satu orang tersangka yang telah kami laporkan di Polresta Sorong Kota,” ucap Yuda.

Dalam persidangan dari keterangan saksi Yarit Sakona, kuasa hukum tergugat memperoleh fakta bahwa saat Yarit Sakona menjabat sebagai kepala kantor pertanahan Kota Sorong telah mengeluarkan dua surat keputusan.

Surat keputusan yang dikeluarkan, kata Yuda, telah dilakukan terlebih dulu sebelum pelepasan Klablim. Surat pelepasan inilah yang pihaknya laporkan pidana ke Polresta Sorong Kota dengan dugaan pemalsuan dokumen.

“Surat pelepasan Klablim ini, digunakan sebagai alas hak untuk penerbitan sertifikat atas nama Jerry Waleleng dan Vecky Nanuru. Tiga surat pelepasan ini, telah dicabut oleh Salmon Osok, Kepala Kelurahan dan Ketua LMA, ” beber Yuda.

Ketiga surat ini dicabut, Yuda sampaikan sebab mereka sadar akan kekeliruan yang telah dilakukan, sehingga mereka memutuskan untuk mencabut ketiga surat itu, karena memang sengaja dibuat berlaku surut.

“Suratnya dibuat pada tanggal 8 dan 9 Maret 2023, tetapi di berlaku pada Februari dan ada sebagian yang dibuat pada tahun 2022, sehingga disiasai menjadi alas hak untuk menerbitkan Sertifikat milik penggugat, ” Yuda memaparkan.

Dalam persidangan tersebut fakta yang pihak tergugat dapatkan setelah mengkonfirmasi langsung kepada Yarit Sakona sebagai mantan kepala kantor pertanahan Kota Sorong, Yuda sampaikan bahwa tiga surat pelapasan inilah yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat milik para penguggat.

“Fakta yang kami dapatkan berdasarkan laporan pidana ke Polresta Sorong Kota terbukti dan mempunyai korelasi dengan perkara perdata yang diajukan oleh penggugat terhadap klien kami, ” kata Yuda menegaskan.

Disinggung soal kesan emosional terhadap keterangan saksi, Yuda sampaikan pertama saksi ini adalah bagian dari rangkaian proses pemalsuan surat yang pihaknya laporkan ke Polresta Sorong Kota.

“Keterang saksi tadi sangat berbelit – belit. Dia tidak memberikan keterangan sesungguhnya yang dia ketahui dan dia alami. Kami menganggap saksi Yarit Sakona ini, sebagai bagian dari penggugat yang beramai – ramai menggugat klien kami. Sebab salah satu penggugat pada perkara nomor 126 adalah istri Yarit Sakona, ” ucap Yuda.

Dikatakan oleh Yuda, keterangan saksi soal mediasi itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Dimana hanya terjadi 1 kali proses mediasi.

“Pertama mediasi yang dilakukan bukan atas inisiatif saksi sebagai kepala kantor pertanahan, tetapi atas perintah dari Kantor wilayah pertanahan, sehingga baru dia lakukan mediasi, ” ucap Yuda.

Yang kedua, lanjut Yuda, mediasi dilakukan hanya sekali, tapi tadi saksi Yarit Sakona katakan mediasi dilakukan 2 kali.

“Ketika kami desak kapan dan dimana mediasi kedua dilakukan saksi bilang lupa, ” tutur Yuda.

Padahal setiap proses mediasi tentu ada surat undangan yang dikirimkan kepada para pihak, sambung dia, kemudian harus pula ada notulensi dan berita acara.

“Semua itu tidak bisa ditunjukkan oleh saksi. Dan saksi yang menghindar dengan mengatakan lupa, ” kata Yuda menegaskan.

Kemudian saksi Yarit Sakona dalam keterangan mengaku telah menyampaikan dalam proses mediasi kedua yang entah dengan siapa dan tidak diketahui kapan dilakukan telah menyampaikan kepada para pihak yang tidak puas silahkan menggugat ke pengadilan.

“Seharusnya bila proses mediasi dilakukan secara patut, maka tentu harus pula para pihak disampaikan secara patut apa yang diputuskan dalam mediasi,”

Faktan yang ada, Yuda tekankan, proses mediasi kedua tidak pernah dilakukan, bahkan tidak ada penyampaian saksi Yarit Sakona bila tidak puas silahkan lakukan langkah hukum selanjutnya.

“Inilah yang kami katakan keterangan saksi berbelit – belit. Dan terkesan menghindar ketika kami tanyakan, dia menjawab lupa atau tidak ingat. Ketika kami minta surat dan notulensi mediasi kedua dia tidak bisa tunjukkan. Yang ada hanya notulensi mediasi pertama, karena memang mediasi kedua tidak pernah dilakukan, ” kata Yuda menegaskan.

___ __ ___ ___

Komentar