SORONG, PBD – Puluhan aktivis dan ratusan sopir truk se-Papua Barat Daya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Fuel Terminal PT Pertamina Sorong, Kota Sorong, Senin (26/1/2026).
Aksi tersebut dilakukan untuk menyoroti dugaan praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dinilai semakin marak terjadi di wilayah Sorong dan sekitarnya.
Massa aksi tiba di Fuel Terminal PT Pertamina Sorong sekitar pukul 11.40 WIT. Sebelumnya, sekitar pukul 10.20 WIT, massa terlebih dahulu mendatangi Kantor DPRP Papua Barat Daya untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Aksi ini melibatkan puluhan mobil truk dan ratusan sopir truk, yang tampak memadati jalur sekitar lokasi aksi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, massa menduga adanya penyaluran BBM bersubsidi yang tidak wajar di sejumlah SPBU di Kota Sorong.
Selain itu, massa menyoroti dugaan penimbunan BBM bersubsidi yang diduga melibatkan oknum pegawai SPBU, sehingga menyebabkan kelangkaan BBM dan antrean panjang di berbagai SPBU.
Dalam aksi tersebut, massa memasang spanduk tuntutan di bagian depan masing-masing truk serta mengenakan pita merah sebagai simbol perlawanan terhadap praktik mafia BBM. Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian.
Dalam orasinya, orator aksi Manaf Rumodar menyampaikan sejumlah tuntutan utama kepada PT Pertamina, di antaranya mendesak PT Pertamina memberikan penjelasan terkait seringnya kehabisan BBM bersubsidi di SPBU yang menyebabkan antrean panjang masyarakat.
“Kami mendesak PT Pertamina memperjelas pendistribusian BBM bersubsidi seperti Biosolar, Pertalite, dan Minyak Tanah di wilayah Sorong dan sekitarnya,” ujar orator aksi Manaf Rumodar.
Lebih lanjut, dirinya mendesak PT Pertamina memastikan pendistribusian BBM bersubsidi tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kami mendesak manajemen PT Pertamina Papua Barat Daya untuk bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan distribusi BBM,” tuturnya.
Tak hanya itu, dirinya mendesak PT Pertamina agar memberikan sanksi tegas hingga pemecatan terhadap oknum karyawan yang terbukti terlibat dalam praktik penyelewengan BBM.
“Kami juga mendesak peningkatan keamanan dan pengawasan pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina, agar tidak disalahgunakan,” imbuhnya.
Mereka juga meminta penambahan kuota BBM Subsidi di SPBU Kilometer 16 Kota Sorong.
Anggota DPRP Papua Barat Daya Fraksi Otsus, Robert George Yulius Wanma, yang hadir dalam aksi tersebut menegaskan bahwa BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat kecil dan tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memperkaya diri.
“Subsidi adalah hak rakyat. Ini untuk masyarakat lemah dan kurang mampu, bukan untuk kepentingan satu atau dua oknum,” tegas Robert di hadapan massa.
Ia menyatakan siap memperjuangkan aspirasi para sopir truk dan masyarakat, serta mendorong aparat penegak hukum untuk segera bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan mafia BBM.
Robert juga meminta agar SPBU yang terbukti terlibat dalam praktik penyaluran BBM ilegal ditutup dan diproses hukum.
Usai membacakan tuntutan, massa aksi menyerahkan dokumen tuntutan resmi kepada pihak PT Pertamina untuk ditindaklanjuti.
Menanggapi hal tersebut, Sales Area Manager Papua Barat PT Pertamina Patra Niaga, Arif Rohman Khakim, menyatakan bahwa pihaknya menerima aspirasi massa dengan baik.
“Saya mewakili Pertamina menerima dengan baik aspirasi dari rekan-rekan yang disampaikan pada hari ini. Kami mengapresiasi penyampaian aspirasi yang berlangsung tertib, aman, dan kondusif,” katanya.
Arif menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan dibawa ke pimpinan Pertamina untuk dipelajari dan segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Kami akan membawa aspirasi ini ke pimpinan kami, mempelajarinya, dan segera menindaklanjutinya. Kami juga mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran kepolisian dan TNI yang telah membantu pengamanan sehingga kegiatan berjalan aman dan kondusif,” tandasnya. (Jharu)
Komentar