MANOKWARI, PAPUA BARAT – Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di tanah Papua dengan memekarkan 4 provinsi baru membuat gejolak di daerah lain untuk mengikuti jejak 4 DOB tersebut. Kali ini suara pembentukan DOB Papua Barat Tengah mulai dikumandangkan disebagian masyarakat di wilayah Papua Barat tengah termasuk pemerintah daerah.
Wakil Ketua Komite Transformasi Suku Samuri, Echon Waprak kepada sorongnews.com, Selasa (21/2/23) mengatakan bahwa program DOB Papua Barat Tengah yang dicanangkan pemerintah daerah, yang terdiri dari Teluk Bintuni, Kaimana dan kabupaten Fakfak tidak mengakomodir Masyarakat adat Risaturi baik, Suku Kuri, Wamesa, Irarutu dan Sumuri yang ada di Teluk Bintuni.
“Kami sarankan, Bupati duduk bersama dengan tim kerja pemekaran untuk membahas DOB Papua Barat Tengah sehingga harapan kami ada masukan dan solusi dari masyarakat adat setempat itu penting. Misalnya pemerintah harus mengambil langkah segera dalam proses DOB babo Raya dan menjadikan kawasan industri Sumuri menjadi kawasan Kota Madya Industri,” saran Echon.
Selain itu ada beberapa permasalahan yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah. Misalnya belum adanya kajian akademik Pemindahan Pabrik Pupuk dari Wilayah Adat Suku Sumuri (ONAR) kabupaten Teluk Bintuni ke FIOR Kabupaten Fakfak. Penyelesaian kepentingan Amdal Genting Oil yang nanti berpihak kepada masyarakat. DBH Migas yang harus sampai ke Hak Masyarakat adat 7 suku di Bintuni terutama suku Sumuri dan Sebyar sebagai wilayah adat Penghasil.
“Kami Perlu juga sampaikan perlu di perhatikan bahwa Pemuda dan Pemudi adat Risaturi tidak mengakomodir kepentingan lain selama kami belum melihat Azas Manfaat dari apa yang kami sampaikan,” tegas Echon. (Rolly/oke)
Komentar