Unjuk Rasa Mahasiswa Minta DPRD Jangan Hanya Pencitraan

SORONG,- Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Kota Sorong yaitu HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM ditambah Sejumlah OKP Perempuan dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Sorong, BEM STIKES Papua melakukan aksi longmarch dari titik kumpul Jalan Kilang Kilo Meter 9 Kota Sorong, Papua Barat menuju Kantor DPRD Kota Sorong, Senin (11/4/22).

Pantauan sorongnews.com selama aksi longmarch sempat mengakibatkan kemacetan namun berjalan aman dan tertib.

Setibanya di kantor DPRD satu persatu perwakilan Organisasi Kepemudaan (OKP) ini melakukan orasi diatas sebuah truk yang dijadikan mimbar para pengunjuk rasa. Rata-rata mahasiswa mengkritisi kebijakan pemerintah pusat yang tidak pro kepada rakyat dan semakin menyengsarakan masyarakat. Aksi bakar ban pun menjadi luapan pendemo atas aspirasi mereka.

Salah satu kebijakan yang dianggap menyusahkan masyarakat adalah kenaikan harga BBM secara terus menerus, diperparah dengan kenaikan minyak goreng sebagai bahan pokok utama dapur rakyat Indonesia. Kenaikan harga tersebut tidak sebanding dengan wacana penundaan pemilu dan wacana Jokowi tiga periode.

Hal itu diutarakan oleh Ketua cabang PMII Kota Sorong, Fatur R Kelsaba dimana aksi demo mahasiswa ini merupakan bentuk kekecewaan rakyat terhadap pemerintah yang dianggap tidak mampu mengendalikan kebutuhan masyarakat.

“Demo digelar sebagai reaksi mahasiswa atas kebijakan pemerintah yang belakangan ini dianggap mengabaikan kepentingan rakyat. Sudah berapa kali BBM dinaikann dimasa pemerintahan Presiden Jokowi, kemudian minyak goreng juga naik, padahal perusahaan sawit ada di Indonesia. Sekarang minyak goreng langka, BBM langka, Pendapatan menurun, mau kasih salah siapa,” seru Fatur selaku ketua cabang PMII Kota Sorong.

Tak hanya itu, aksi tersebut juga menyoroti tentang kenaikan harga BBM, utamanya pertamax yang harganya naik menjadi Rp 12.500 per tanggal 1 April 2022 lalu.

Hal senada disampaikan Sekretaris umum IMM Kota Sorong, Sahrianto yang mengatakan bahwa DPRD Kota Sorong jangan hanya diam melihat kesulitan di masyarakat. Jangan hanya pencitraan di media sosial tanpa adanya aksi nyata.

“Anggota DPR jangan hanya pencitraan di media sosial. Kalau kemarin bisa bawa aspirasi pemekaran Papua Barat Daya, sekarang kita mau lihat apa bisa bawa aspirasi kami ini ke Pemerintah pusat sana. Kami kesulitan disini, minyak goreng harga sudah tidak masuk akal, belum ditambah harga BBM,” seru Yatno.

Terlihat anggota DPRD yang melayani para pendemo adalah Syafrudin Sabonnama, Gusti Sagrim, Ricky Taneri, Muhammad Taslim dan Laode Samsir.

Usai menyampaikan aspirasi satu persatu, pendemo dengan tertib menyerahkan tuntutan kepada anggota DPR dan membubarkan diri dengan aman dan tertib. Aksi unjuk rasa dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia terhadap kebijakan pemerintah dengan pengawalan khusus pihak Kepolisian. (Riq/Oke)

Komentar