SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bertempat di Aston Hotel Sorong, Kota Sorong, Kamis (4/12/25).
Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau ditandai dengan penabuhan tifa bersama sebagai simbol kolaborasi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Turut hadir dalam pelaksanaan High Level Meeting ini diantaranya yakni Kepala Perwakilan BI Papua Barat Setian, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan PBD Eksan Musa’ad, Statistisi Ahli Madya BPS Papua Barat Lasmini, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekbang George Yarangga, Asisten III Atika Rafika, pimpinan OPD, pimpinan TNI-Polri, Forkopimda,instansi vertikal, TPID kabupaten/kota, serta para stakeholder terkait lainnya.
Wakil Gubernur PBD Ahmad Nausrau menegaskan bahwa persoalan inflasi bukan hanya urusan angka statistik, namun berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Inflasi bukan hanya persoalan angka-angka ekonomi, tetapi ini menyangkut kehidupan masyarakat, terutama kelompok rentan. Kenaikan harga pangan, energi dan kebutuhan pokok memberi tekanan besar bagi masyarakat,” ujar Wagub PBD Ahmad Nausrau.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya respon cepat serta langkah antisipatif dari seluruh unsur TPID dan TP2DD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Wagub menguraikan sejumlah agenda prioritas yang harus diperkuat oleh pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan. Diantaranya yakni
1. Penguatan pasokan dan stabilisasi harga pangan, terutama komoditas yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi.
2. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan produksi dalam daerah guna mengurangi ketergantungan pasokan dari wilayah luar.
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyediaan data dan informasi harga pangan yang akurat bagi masyarakat.
4. Sinergi lintas sektor, termasuk koordinasi dengan aparat keamanan untuk menjamin kelancaran distribusi dan logistik.
5. Percepatan realisasi program strategis, seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, dan kerja sama antar daerah (KAD).
Ahmad Nausrau mengajak seluruh tim TPID provinsi dan kabupaten/kota bekerja dengan upaya ekstra, meningkatkan kolaborasi dan integrasi data, serta lebih sigap dalam merespons gejolak harga.
“Kita harus mengutamakan kolaborasi, integrasi data, keseriusan perencanaan, dan kemampuan mengambil tindakan cepat terhadap gejolak harga,” ucapnya.
Dirinya mengakui bahwa Papua Barat Daya memiliki potensi besar di bidang pertanian, perikanan dan peternakan yang harus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen memberikan dukungan penuh bagi TPID dan TP2DD, baik dalam penyediaan data, pembangunan infrastruktur maupun pemberian stimulus kebijakan yang dibutuhkan,” terangnya.
Pada kesempatan itu,Wagub berharap pertemuan inimenghasilkan rekomendasi konkret yang dapat segera ditindaklanjuti kedepan.
“Saya berharap pertemuan ini menghasilkan rekomendasi konkret, program yang terukur, dan tindak lanjut nyata. Mari kita bekerja bersama menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya,” pungkasnya. (Jharu)
Komentar