SORONG, PBD – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (3/7/25).
Aksi unjuk rasa tersebut menurut orator ketua HMI Sorong, Manaf Rumodar sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap kinerja kejaksaan yang dianggap lalai dalam mengungkap korupsi dinas pendidikan, kesehatan, pariwisata, lingkungan hidup dan kebersihan.
“Kami minta sikap kejaksaan untuk tegas. Dimana data yang kami dapat dari website LPSE banyak penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah kota Sorong khususnya di 4 dinas yang mengelola dana APBD yang cukup besar. Contohnya pembangunan kantor dinas pendidikan kota Sorong yang sebelumnya di Jalan Makam Pahlawan dipindahkan ke kampung salak dan saat ini tidak jelas pembangunannya padahal sudah ditender senilai 7,6 miliar,” ujar Manaf.
Kemudian ada penganggaran 2,5 miliar rupiah untuk pembangunan Pustu di Kalasuat yang dianggap fiktif. Sementara di dinas pariwisata adanya dugaan korupsi pembangunan tempat wisata di bendungan Kamayu serta pengelolaan kebersihan di Kota Sorong yang masih jauh dari ideal.
“Kami menantang dan mendesak agar Kejaksaan Negeri turun tangan, jika tidak maka akan kami laporkan ke kejaksaan tinggi,” tegas Manaf.
Sementara kepala kejaksaan negeri Sorong, Makrun menerima tuntutan mahasiswa dan akan menelaah laporan mahasiswa tersebut.
“Akan kami telaah dulu ya,” ujar Kajari.
Usai menyampaikan orasi dan tuntutannya, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. (Oke)
Komentar