MERAUKE, PAPUA SELATAN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk memastikan pembentukan Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) sekaligus kondisi pasca pencoblosan dienam provinsi yang ada di Papua melalui zoom meeting, Kamis (28/11/24).
Wamendagri Ribka Haluk mengatakan, pertemuan ini terkait pengecekan apakah dienam provinsi di Papua sudah membentuk Desk Pilkada atau belum.
“Harapan dari pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus ada pembentukan Desk Pilkada. Setelah kami cek, sudah terbentuk semuanya. Kami menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua gubernur yang sudah memfasilitasi Desk Pilkada ini,” kata Ribka Haluk disela-sela zoom meeting dengan para gubernur di Papua.
Wamendagri menyebut, pembentukan Desk Pilkada merupakan tindak lanjut dari Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 tahun 2005. Selanjutnya, pedomannya di Permendagri Nomor 6 tahun 2006.
“Ini menjadi salah satu acuan dan pedoman kita kerja dan kita akan menghasilkan dokumen laporan yang menjadi data base di Kemendagri untuk penyampaian kebijakan dari seluruh pemerintah daerah kepada presiden,” ujarnya.
Secara umum, sambung Dia, bisa menyampaikan terkait dengan kondisi didaerah masing-masing pada saat pelaksanaan Pilkada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta pasangan calon bupati dan wakil bupati.
“Kami lihat dibeberapa provinsi tidak menginput data terkait dengan pelaksanaan Pilkada, tetapi masih offline atau masih manual. Sementara kami masih usahakan agar secara online/daring,” ungkap Ribka.
Menurutnya, sementara ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih mengupayakan penyampaian laporan via online/daring lantaran hingga kini masih dilaporkan secara manual.
Dikesempatan yang sama, Pj Sekda Papua Selatan, Maddaremmeng menyampaikan, dari 1.089 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Provinsi Papua Selatan sudah melakukan pemungutan suara dan perhitungan suara tepat waktu.
“Dan itu alhamdulilah semuanya lancar tidak ada masalah, baik pemungutan suara maupun penghitungan suara,” ucap Maddaremmeng.
Pj Sekda mengatakan, sudah ada 322 TPS yang menguploud hasil pemungutan suara setelah dihitung di website KPU Papua Selatan. Sisanya ada 767 TPS yang belum mengupload hasil penghitungan suaranya.
Kata Maddaremmeng, KPU Papua Selatan bakal mendorong percepatan pelaporan dari masing-masing TPS tersebut.
Selanjutnya, berkaitan dengan keamanan sampai dengan saat ini dan mudah-mudahan sampai selesainya Pilkada serentak 2024 berlangsung aman terkendali.
Dia mengakui, ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak keamanan baik dari Korem dan LO Kapolda bahwa diminta dan diimbau kepada seluruh yang mengikuti kontestasi agar yang merasa mendapatkan suara terbanyak berdasarkan Quick Count tidak euvoria dan dilarang berarak-arakan.
“Itu sudah dilarang dengan tegas dan pak Danrem memang sudah memerintahkan kepada seluruh jajarannya diseluruh kabupaten bahwa tidak ada kumpul-kumpul, euvoria yang berlebihan. Cukup bersyukur saja dirumahnya masing-masing,” tegas Pj Sekda.
Pada prinsipnya di Papua Selatan, imbuh Maddaremmeng, koordinasinya cukup baik dengan seluruh Forkopimda.
Usai pelaporan, Wamendagri Ribka meminta tetap melakukan pengamanan dan pengawalan sampai dengan pengumuman hasil.
“Kita pertahankan supaya sampai dengan selesai bisa terkendali dengan baik,” pesan Ribka.
Sekedar informasi, Pj Sekda Maddaremmeng didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Ketua KPU Papua Selatan, Therezia Mahuze dalam menyampaikan laporan terkait kondisi Pilkada di Papua Selatan. (Hidayatillah)
Komentar