SORONG, PBD – Upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Kota Sorong, Papua Barat Daya, terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKOPSI), dan Pemerintah Kota Sorong resmi menjalin kerja sama untuk mendorong sanitasi berbasis komunitas sekaligus menekan angka tuberkulosis (TB).
AKOPSI merupakan wadah para kepala daerah yang berkomitmen terhadap pembangunan sanitasi, sementara HAKLI adalah organisasi profesi yang berfokus pada kesehatan lingkungan. Sinergi kedua lembaga bersama pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat intervensi kesehatan masyarakat secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga pengendalian penyakit.
Pemerintah Kota Sorong mencatat perkembangan positif dalam penanganan TB. Namun, tantangan ke depan tidak hanya pada proses penyembuhan pasien, tetapi juga memastikan mereka yang telah sembuh tidak mengalami kekambuhan. Karena itu, Kota Sorong didorong menjadi model kota sehat yang mengedepankan pencegahan berkelanjutan.
Ketua Umum HAKLI, Prof. Dr. Arif Sumantri, S.KM., M.Kes., mengatakan pendekatan yang diterapkan bertumpu pada tiga pilar utama, yakni lingkungan sehat, perilaku hidup sehat, dan pola makan sehat.
“Upaya pencegahan terbaik bukan hanya dari pemerintah, tetapi dari masyarakat itu sendiri,” ujar Prof. Arif saat mengunjungi salah satu mantan pasien TB di Posyandu Matahari, Rufei, Distrik Sorong Barat, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan melalui praktik higiene dan sanitasi yang konsisten menjadi faktor penting dalam menekan penyebaran penyakit. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan program kesehatan lingkungan.
“Masyarakat tidak hanya menjadi objek program, tetapi harus dilibatkan secara aktif melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan sehingga perubahan perilaku sehat dapat berlangsung secara berkelanjutan,” katanya.
Di lapangan, sejumlah kemajuan mulai terlihat, seperti perbaikan rumah sehat dan penataan kawasan permukiman agar lebih bersih dan nyaman. Langkah tersebut dinilai efektif dalam membangun kebiasaan hidup sehat dari lingkungan terkecil.
Selain fokus pada penanganan TB, perhatian juga diarahkan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam pelaksanaannya, pengawasan kualitas makanan menjadi aspek penting untuk mencegah potensi keracunan pangan.
Prof. Arif menegaskan bahwa pengelolaan dapur merupakan titik paling krusial sehingga standar kebersihan dan sanitasi harus diterapkan secara ketat. Ia juga mendorong agar setiap SPPG memiliki tenaga ahli sanitasi lingkungan yang bertugas melakukan pengawasan rutin, melengkapi peran ahli gizi yang sudah ada.
Selain itu, persoalan limbah makanan atau food waste juga menjadi perhatian. Menurutnya, limbah makanan tidak seharusnya dipandang sebagai masalah semata, tetapi dapat dikelola menjadi potensi ekonomi berbasis ekonomi sirkular yang melibatkan masyarakat.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap menu makanan juga perlu dilakukan secara berkala. Tingginya jumlah makanan yang tersisa dapat menjadi indikator bahwa menu yang disajikan belum sesuai dengan selera atau kebutuhan penerima manfaat, khususnya para siswa.
“Penyesuaian menu diharapkan dapat mengurangi limbah makanan sekaligus meningkatkan efektivitas program,” ujarnya.
Meski tidak ada jaminan mutlak dalam keberhasilan program kesehatan, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, tenaga ahli, dan masyarakat diyakini menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.
Dengan pendekatan yang terpadu dan partisipatif, Kota Sorong optimistis dapat terus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam pembangunan sanitasi dan kesehatan lingkungan. (Oke)
Komentar