SORONG, PBD – Pimpinan DPR Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya, Anneke Lieke Makatuuk dan Fredrik Frans Adolof Marlissa memimpin pembahasan dan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang berlangsung di kantor sementara DPRP PBD di jalan pendidikan kilometer 8 Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (29/4/25).
Pembahasan dan pembentukan AKD yang terdiri dari 4 Komisi dan 4 Badan itu berlangsung tertutup dan cukup alot. Pantauan sorongnews.com, rapat yang dimulai sejak pukul 13.00 WIT berakhir hingga pukul 18.00 WIT.
Ditemui usai rapat tertutup, Wakil Ketua DPRP PBD, Fredrik Frans Adolof Marlissa mengatakan bahwa salah satu tugas fungsi DPR adalah pembentukan AKD. Hal ini diakuinya cukup terlambat, mengingat karena pimpinan defenitif DPRP PBD baru dilantik pekan lalu. Namun agenda besar membentuk dan mengesahkan AKD telah terlaksana meski dengan dinamika yang cukup tinggi.
“Pembahasan dan penetapan tadi sangat luar biasa dinamikanya, mengingat ini adalah yang pertama bagi kami di DPR Provinsi. Namun semua dapat berjalan cair berdasarkan asas musyawarah dan mufakat akhirnya telah dibentuk 4 komisi dan 4 badan. Besok baru disahkan untuk penomoran,” ungkap Fredrik.
Adapun Komisi 1 membidangi bidang hukum dan pemerintahan :
Ketua komisi : Zeth Kadakolo
Wakil ketua : Petrus Nauw
Sekretaris : Habel Howay, ditambah anggota
Komisi 2 bidang ekonomi dan keuangan :
Ketua komisi : Jamalia TafalasWakil ketua : Syahrullah Salaten
Sekretaris : Denny Mamusung, ditambah anggota
Komisi 3 bidang pembangunan dan infrastruktur :
Ketua komisi ; Max Hehanusa
Wakil ketua : Willem Asem
Sekretaris : Jongky Fonataba, ditambah anggota
Komisi 4 bidang kesejahteraan rakyat :
Ketua Komisi : Edo kondologit
Wakil Ketua : David Sedik
Sekretaris : Abdullah Gafur, ditambah anggota
Ketua Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda): Martinus Nasarani, Wakil ketua Bapemperda : Piters Kondjol
Ketua Badan Kehormatan : Yustus Kambu, Wakil ketua : Yosafat Kambu
Sekretaris : Iim hosim
Anggota : Jongky Fonataba
Badan Musyawarah dan Badan Anggaran untuk ketua, menurut Frederik adalah ex officio berdasarkan jabatan yang akan dipimpin oleh pimpinan defenitif DPRP PBD. (oke)
Komentar