SORONG, PBD – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Papua Barat Daya menggelar sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong, Rabu (19/11/25).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten III Setda Provinsi Papua Barat Daya, Atika Rafika, yang menegaskan pentingnya perempuan mengambil peran strategis dalam pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Atika menyampaikan bahwa kehadiran perempuan di posisi-posisi penting pemerintahan bukan sekadar pemenuhan kuota keterwakilan, tetapi menjadi penyeimbang dalam proses penyelenggaraan demokrasi.
“Perempuan harus hadir dalam posisi strategis. Kehadiran perempuan bukan hanya sebagai pemenuhan 30 persen kuota, tetapi sebagai representasi suara perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Atika.
Ia menilai bahwa meski regulasi telah mengatur kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan, kenyataannya pemenuhan kuota tersebut masih menjadi tantangan besar di banyak institusi.
“Kalau dalam satu organisasi ada 100 orang, idealnya 30 itu perempuan. Tapi faktanya belum tercapai. Untuk memenuhi kuota itu, perempuan harus berkompetisi dengan laki-laki, dan saya yakin kita mampu,” tegasnya.
Atika juga menyoroti kemampuan perempuan yang dinilai lebih teliti dan kuat dalam perencanaan, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan rumah tangga.
“Perempuan itu lebih rinci, lebih teliti, dan punya perencanaan yang lebih baik. Di rumah saja setiap hari kita sudah terbiasa merancang apa yang akan dilakukan, dari urusan makan sampai kebutuhan anak. Itu bukti kemampuan manajerial perempuan lebih kuat,” ungkapnya.
Sebagai satu-satunya pejabat asisten perempuan di Papua Barat Daya yang juga berperan sebagai ibu, Atika membagikan pengalamannya dalam membagi waktu antara tugas pemerintahan dan keluarga.
“Capek itu pasti. Tapi perempuan punya komitmen. Kita bisa membagi diri tanpa mengabaikan anak-anak dan tetap menjalankan tugas pemerintahan,” ujarnya.
Namun Ia mengakui, tantangan bagi perempuan masih cukup besar, mulai dari stereotip gender hingga keterbatasan akses pendidikan dan informasi.
Karena itu, Ia menyebut kegiatan sosialisasi ini sebagai langkah strategis untuk membuka ruang belajar, dialog, dan pemberdayaan menuju perempuan yang lebih berdaya.
“Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong lahirnya lebih banyak perempuan hebat yang mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah dan bangsa, termasuk pembangunan ekonomi,” tutupnya.
Sebelumya Kepala Dinas Sosial, P3A PBD, Anace Nauw melalui Ketua panitia, Rosiana Kambu mengatakan bahwa sosialisasi diisi dengan agenda diskusi dan sesi materi oleh anggota DPRP PBD Perempuan asli Papua, Barnike Susana Kalami dan Dekan Fakultas Hukum Unamin Sorong, Dr. Sakti R.S.Rakia, adapun peserta berasal berbagai organisasi perempuan dan elemen masyarakat. (Oke)
Komentar