MERAUKE, PAPUA SELATAN – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Selatan menggelar kegiatan presentasi akhir penyusunan masterplan pusat perkantoran Provinsi Papua Selatan disalah satu Hotel Merauke, Rabu (13/12/23).
Pantauan Sorongnews.com, kegiatan penyusunan perencanaan penataan ruang jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan landscape dibuka secara resmi oleh Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo diwakili Asisten I Sekda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno.
____
____
____
____
Dihadiri tokoh Provinsi Papua Selatan, Johanes Gluba Gebze (JGG), Forkopimda dan instansi terkait unit organisasi Kementrian PUPR, Balai Pelaksana Prasarana Pemukiman Wilayah Papua, Balai Penyedia Perumahan wilayah I Papua, BPJN Merauke, BWS Papua Merauke serta OPD Pemprov Papua Selatan.
Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno dalam sambutannya mengatakan, sesuai UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Merauke ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Selatan dan disepakati Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor disiapkan sebagai Kawasan Perkantoran Provinsi Papua Selatan.
“Untuk memperoleh desain kawasan pusat Perkantoran Provinsi Papua Selatan yang teratur, efisien, indah, sesuai dengan rencana tata ruang dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan kearifan lokal, maka melalui Dinas PUPR pada tahun anggaran 2023 melaksanakan kegiatan penyusunan masterplan pusat perkantoran Provinsi Papua Selatan,” ungkapnya.
Agustinus Joko Guritno merincikan, produk dari kegiatan tersebut menghasilkan 5 point penting antara lain:
- Data dan informasi pengukuran tanah berupa topografi/kontur, kondisi air tanah, kondisi daya dukung tanah.
- Dokumen masterplan kawasan pusat pemerintahan.
- Dokumen basic desain dan estimasi pembiayaan 3 kantor utama yaitu kantor gubernur, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan (DPRPS), dan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan (MRPS).
- DED prototype kantor SKPD.
- Pembiayaan dan tahapan pembangunan yang terukur.
Menurutnya, produk dari penyusunan masterplan kawasan pusat perkantoran ini sangat strategis karena dinanti-nantikan banyak pihak.
“Yang utama adalah Kementrian PUPR, dimana basic desain 3 kantor utama (kantor gubernur, DPRPS, dan MRPS) akan ditindaklanjuti dengan detail enginering desain dan pembangunan fisiknya dengan sumber dana APBN melalui Kementrian PUPR pada tahun 2024,” tutur Asisten I Sekda PPS.
Dia menjelaskan, sementara untuk gedung kantor, badan dan dinas lainnya akan dibangun pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara bertahap sesuai dengan ketersediaan dana.
Agustinus Joko Guritno menegaskan, produk dari masterplan kawasan pusat perkantoran Provinsi Papua Selatan ini akan dijadikan acuan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan pusat perkantoran.
“Kita berharap pembangunannya dapat segera diselesaikan sehingga pemerintah dapat bekerja dengan baik dalam melayani seluruh masyarakat
Provinsi Papua Selatan,” tandas ASN penerima lencana karya satya XXX tahun dari Presiden RI. (Hidayatillah)
Komentar