oleh

Diduga Gelapkan Dana Desa 14 M, Staf Bulog Inisial MM Diciduk Kejati PB

MANOKWARI, – Kejaksaan Tinggi Papua Barat Menetapkan dan melakukan penahanan terhadap pelaku MM dalam dugaan tindak pidanan korupsi penyalahgunaan dana desa hasil penjualan beras PNS Otonom Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat pada Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Teminabuan Kantor Cabang Sorong,Kantor Wilayah Papua Barat dan Papua Tahun 2011 sampai 2019.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Juniman Hutagaol dalam keterangannya pada Kamis (13/9/22) mengatakan Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan MM selaku mantan petugas Administrasi Bulog Wernas Kantor Cabang Sorong di Teminabuan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan dana hasil penjualan beras PNS otonom kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat pada perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Teminabuan, Kantor Cabang Sorong, Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat Tahun 2011 Sampai dengan 2019, berdasarkan surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-05/R.2/Fd.1/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022.

Adapun peranan Tersangka menurut Kajati yaitu tersangka MM adalah Staf KCP Teminabuan atau petugas Administrasi GGB Wernas Sub Sorong merangkap Bendahara pada Kantor Bulog Cabang Pembantu Teminabuan Wilayah Papua dan Papua Barat.

Mekanisme Penyaluran Beras PNS Otonom Pertama dari Keuangan Pemda membawa SPMU Beras, kemudian diterbitkan DO oleh bagian penyaluran, yang kemudian dilayani di Gudang, selanjutnya mereka menyerahkan SPMU Beras ke tersangka MM untuk selanjutnya dibuatkan Daftar Penyimpulan.

Sedangkan Mekanisme Penerimaannya dari daftar penyimpulan sebagai dasar penagihan ke Bagian Keuangan Pemda masing-masing, kemudian diterbitkan SP2D oleh Pemda. Untuk Kabupaten Sorong Selatan langsung dicairkan ke rekening Bank Papua, sedangkan untuk Kabupaten Maybrat pihak Perum Bulog harus ikut menandatangani SP2D yang kemudian uang tersebut masuk ke rekening Bank Papua untuk Kabupaten Maybrat. Mekanisme penarikannya melalui cek yang ditandatangani Kakansilog atau Pincapem. Kemudian ditransfer ke Bank BRI HPB PNS Otonom dan kemudian di transfer ke Rekening Kantor Pusat

Tersangka MM juga melakukan pemalsuan tandatangan dari beberapa kasilog dalam penarikan cek uang yang ada di Bank Papua. Penggunaan Rekening Bank Papua yang tidak tercatat di Laporan Mutasi Keuangan ( LMK) serta tidak dilakukan pelaporan melalui Laporan Mutasi Keuangan (LMK) atas penerimaan HP Beras PNS Otonom di Kantor Cabang Pembantu Kancapem Teminabuan, Kancab Sorong, Kanwil Papua & Pabar

Setelah SP2D oleh Pemda terhadap Dana Hasil Penjualan (HP) Beras PNS Otonom Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat masuk ke rekening Bulog yang ada di Bank Papua.

Kemudian oleh tersangka selaku Bendahara uang tersebut ditarik menggunakan cek untuk dipindahkan ke rekening bulog di Bank Mandiri Patrajasa atau Rekening BRI Bulog GA Jakarta sejak tahun 2011 sampa tahun 2019 melakukan penarikan uang namun antara jumlah yang ditarik dan disetor ke pusat terdapat selisih sebesar Rp14.990.269.756,00.,

Dengan adanya penyimpangan dalam Penyalahgunaan Dana HP Beras PNS Otonom, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat, Kancapem Teminabuan, Kantor Cabang Sorong, Kanwil Papua dan Papua Barat untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh Tersangka MM sejak tahun 2011 sampai dengan 2019, dengan mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Perum BULOG sebesar Rp. 14,990,269,756 (empat belas milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan rupiah tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

Untuk mempercepat proses penyidikan Tersangka MM dilakukan penahanan di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas III di Manokwari, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Nomor: Print-05/R.2/Fd.1/09/2022 selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 01 November 2022.

Tersangka MM disangka dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Sebelum dilakukan penahanan, Tersangka MM telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Tersangka dinyatakan Sehat dan Negatif Covid-19. (Rolly/oke)

Komentar