oleh

Kadisdik PB : Kurangnya Guru Karena Tidak Ada Kesempatan Penerimaan ASN

SORONG,- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Barnabas Doansiba menegaskan bahwa terjadinya kekurangan guru karena Pemekaran tetap jalan namun Pemerintah tidak membuka kesempatan untuk penerimaan pegawai.

Doansiba sampaikan hal tersebut Melalui Forum Discusion Group dalam rangka menyamakan persepsi menyatukan langkah sebab otsus terakhir pada tahun 2041 yang dilaksanakan dalam Room Lantai I Vega Hotel, Kota Sorong, Jumat (14/10/22).

“Akibat terjadi kekurangan guru itu dikarenakan pemekaran tetap jalan namun Pemerintah tidak pernah juga membuka kesempatan untuk Penerimaan Pegawai, akibatnya guru yang tadinya hanya sedikit di sekolah-sekolah otomatis akan terbagi lagi sebab distrik dan kampung-kampung akan bertambah,” ungkap Kadispen Provinsi Papua Barat.

Lanjutnya, Ia dan teman-teman Kepala Dinas baik Kabupaten Kota pasti akan mengikuti keadaan masyarakat di mana masyarakat banyak berkumpul disitulah harus bangun sekolah, makanya terjadi kekurangan yang akibatnya juga dari pemekaran. Kemudian pemekaran ini menyebabkan sampai terjadi kekurangan sana-sini.

“Makanya mohon maaf kalau ada anak-anak yang tidak tahu baca karena guru hanya satu dua, sementara teman-teman yang menangani untuk penerimaan pegawai itu tidak pernah berpikir hal-hal seperti itu malah selama ini Pemerintah juga menutup kerang akhirnya akan terjadi kekurangannya,” tegasnya.

Bebernya, dulu pihaknya mengandalkan SPG makanya mencukupi akan tetapi setelah Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk SPG sejenisnya, tentu mengalami kekurangan banyak guru dari belakang namun Ia bersyukur dengan adanya Undang-undang OTSUS Nomor 2 Tahun 2021 PP 106 dan PP 107 ada angin segar.

Katanya, yang menjadi pertanyaan yaitu misalnya mengeluarkan uang untuk menyekolahkan guru-guru DII DIII apakah ada jaminan untuk Pemerintah membuka keran untuk mereka menjadi pegawai negeri atau tidak ini jugakan menjadi persoalan.

“Jangan sampai PP itu menganjurkan kita menguliahkan masyarakat ambil SPG juga DIII PGSD tapi aturan di Pusat tidak mengijinkan sama saja bohong kan. Akhirnya kita mulai bingung sendiri dengan kondisi itu. Oleh sebabnya saya berharap apa yang telah disusun dan evaluasi tadi sudah jelas Pemerintah Daerah pada umumnya kurang konsisten,” tandasnya.

Menurutnya, setalah 24 tahun berkecimpung dalam pendidikan ada beberapa orang di Pemerintahan yang betul-betul memenuhi unsur-unsur juga aturan, misalnya Otsus 30% tapi tidak juga diimbangi dengan keuangannya nah justru keuangannya di bawah itu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah tidak melaksanakan amanat Otsus tadinya 30%, selama ini juga tidak ada Reward, Punishment atau Sanksi bagi mereka yang tidak memenuhi aturan pendidikan dan 30% itu seperti apa ini juga kan tidak pernah dikasih.

“Akhirnya ya sudahlah pokoknya misalnya saya sebagai bupati akan melakukan semuanya sesuai kewenangan saya, dan tidak pernah memperhatikan aturan-aturan serta mengabaikan yang dibelakang makanya kita punya pendidikan ya seperti begini,” tutupnya. (Mewa)

Komentar