MERAUKE, PAPUA SELATAN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Jhon Wempi Wetipo (JWW) memimpin rapat koordinasi progres penyelenggaran pemerintahan pada Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Selatan di Swiss-BelHotel Merauke, Senin (6/11/23).
Pantauan Sorongnews.com rakor dihadiri Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, Pj Sekda PPS, Maddaremmeng, Asisten I Setda PPS, Agustinus Joko Guritno, Plt Asisten II setda PPS, Sunarjo dan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov)Papua Selatan.
Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo dalam laporannya mengatakan, Pemprov Papua Selatan
sudah melaksanakan agenda utama roadmap implementasi 4 Undang-Undang (UU) pembentukan provinsi diwilayah Papua.
“Sudah kami laksanakan satu demi satu dan secara bertahap kami mengevaluasi setiap triwulan di Kemendagri,” jelasnya.
Pj Gubernur Papua Selatan mengungkapkan, setiap proses sudah dilaporkan secara tertulis terkait perkembangan pembangunan pemerintahan di PPS.
Termasuk pelantikan anggota MRPS oleh Kemendagri hingga persiapan pembangunan pusat pemerintahan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke dan lain-lain.
“Sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2022, ibu kota Provinsi Papua Selatan terletak di kawasan Merauke. Lokasinya di KTM Salor, berjarak kurang lebih 58 kilometer dari pusat Kota Merauke,” pungkas Apolo Safanpo.
Sementara itu, Wamendagri Jhon Wempi Wetipo mengatakan, sudah ketiga kalinya melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Selatan sejak terbentuknya 4 DOB di Papua khususnya PPS.
Hari ini kedatangan Wamendagri untuk melantik dan mengambil sumpah/janji keanggotaan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan.
“Saya punya kerinduan yang besar, ingin tahu (perkembangan PPS, red) karena tanggal 6 November berarti 5 hari lagi genap 1 tahun penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Selatan juga 3 DOB lainnya di Papua,” ungkap JWW.
Dia mengakui, terus mengikuti perkembangan yang terjadi di 4 DOB yaitu Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya.
Wamendagri mengecek langsung 12 roadmap apa saja yang sudah dikerjakan oleh Pemprov Papua Selatan.
Diantaranya, peresmian daerah dan pelantikan penjabat gubernur, pembentukan perangkat daerah dan manajemen ASN, penyusunan peraturan gubernur tentang RAPBD provinsi, pembentukan MRP, pengisian DPR RI, dan DPR Papua Selatan pada pemilu 2024.
Penyerahan aset dan dokumen, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penyiapan sarana prasarana pemerintahan, dana hibah, cipta kondisi pasca pengundangan, pelaksanaan pilkada gubernur dan wakil gubernur, pembinaan pengawasan dan evaluasi.
“Roadmap yang kita berikan ini semestinya sudah dikerjakan. Dalam waktu dekat dan kedepan akan jadi momentum evaluasi Kemendagri,” harap JWW.
“Saya harap, bapak/ibu yang diberi amanah oleh Pj Gubernur bekerjasama konsisten terhadap tugas pokok fungsi (tupoksi),” tandas Wamendagri. (Hidayatillah)
Komentar