SORONG, PBD- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan sosialisasi penguatan kelembagaan pengawas pemilu, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 bertempat disalah satu hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (7/8/25).
Kegiatan itu turut menjadi momentum peningkatan kapasitas bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya. Kegiatan ini digelar selama 3 hari lamanya, tercatat dimulai sejak Kamis (7/8/25) hingga Sabtu (9/8/25).
Pelaksanaan kegiatan tersebut secara resmi dibuka dengan simbolis melalui penabuhan tifa secara bersama-sama oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu RI Lolly Suhenty didampingi Asisten III Setda Papua Barat Daya Atika Rafika, Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya Ortis Fernando Sagrim, Ketua Bawaslu PBD Ferli Sampetoding Rego beserta jajaran Komisioner, Forkopimda, pimpinan TNI-Polri serta pihak terkait lainnya.
Asisten III Setda Papua Barat Daya, Atika Rafika menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Bawaslu dalam upaya mendukung proses demokrasi yang sehat dan bermartabat.
“Demokrasi merupakan pilar utama bangsa. Kekuatan demokrasi terletak pada prosesnya yang jujur, adil, dan transparan. Alhamdulillah, Pemilu dan Pilkada 2024 di Papua Barat Daya berjalan cukup baik dan minim gejolak,” ungkap Asisten III Setda Papua Barat Daya, Atika Rafika.
Lebih lanjut, dirinya menyoroti bahwa seluruh kepala daerah terpilih di Papua Barat Daya, termasuk Gubernur, merupakan wajah-wajah baru. Hal ini, menurutnya, menjadi tantangan sekaligus peluang untuk membangun sinergi baru yang lebih solid dengan Bawaslu di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Kita perlu menjaga marwah Bawaslu karena fungsi pengawasan pemilu yang adil dan jujur kini berada di tangan mereka. Refleksi dan evaluasi ini penting agar pemilu ke depan bisa lebih baik,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Papua Barat Daya Ferli Sampetoding Rego mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya sebagai wadah pembekalan teknis, tetapi sebagai forum reflektif terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada sebelumnya.
“Kami menitikberatkan kegiatan ini sebagai ajang refleksi atas tantangan, hambatan, serta dinamika politik yang muncul, termasuk isu money politics dan penanganan pelanggaran yang cukup kompleks di lapangan,” kata Ketua Bawaslu Papua Barat Daya Ferli Sampetoding Rego.
Ia memaparkan bahwa sejak berdirinya Provinsi Papua Barat Daya pada 9 Desember 2022, Bawaslu PBD resmi terbentuk pada 26 Juli 2023. Sejak saat itu, pihaknya langsung dihadapkan pada tantangan besar, yakni pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Ferli memandang salah satu polemik penting yang menjadi catatan dalam evaluasi yakni persoalan legitimasi pencalonan kepala daerah yang berkaitan dengan regulasi Otonomi Khusus (Otsus), terutama mengenai keaslian Orang Asli Papua (OAP).
“Ada tumpang tindih regulasi antara UU Otsus dan UU Pilkada yang menyulitkan kami sebagai pengawas. Belum lagi edaran KPU tentang pengakuan masyarakat adat yang tidak memiliki acuan tunggal. Ini menjadi residu politik yang harus kita kaji bersama ke depan,” ungkapnya.
Untuk itu, Bawaslu PBD turut mengundang Bawaslu RI dan Komite II DPD RI untuk berdiskusi mengenai arah kebijakan penguatan pengawasan pemilu, termasuk sinkronisasi regulasi demi kepastian hukum yang lebih jelas.
Kemudian, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI Lolly Suhenty menyampaikan apresiasi atas antusiasme Bawaslu PBD dalam membangun kapasitas kelembagaan, termasuk keterlibatan aktif dalam melakukan refleksi atas proses pemilu yang telah berjalan.
Lolly menyebut bahwa Papua Barat Daya memiliki karakteristik politik dan sosial yang khas sehingga diperlukan pendekatan pengawasan yang adaptif, sensitif budaya, serta partisipatif.
“Kegiatan seperti ini bukan hanya memperkuat kapasitas, namun mengukuhkan semangat kolektif Bawaslu sebagai garda terdepan demokrasi di daerah,” ucap Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI Lolly Suhenty.
Ditambahkannya bahwa, melalui pelaksanaan kegiatan ini, dirinya berharap seluruh jajaran pengawas pemilu di kabupaten/kota se-Papua Barat Daya dapat memperkuat integritas, meningkatkan profesionalisme, serta membangun strategi yang lebih efektif untuk menghadapi pemilu dan pilkada di masa mendatang.
“Pemilu yang berkualitas tidak lahir dari proses yang instan. Butuh refleksi, komitmen, dan kerja kolektif yang terus-menerus untuk memperbaiki sistem agar pelaksanaan pemilu kedepan lebih baik dari sebelumnya,” tutupnya. (Jharu)
Komentar