SORONG, PBD – Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengungkapkan bahwa hingga awal Agustus 2025, masih terdapat tiga kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat Daya belum memiliki Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Sorong Selatan.
Pernyataan itu disampaikan Wagub Ahmad Nausrau usai memimpin Rapat Koordinasi Perdana Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi Papua Barat Daya yang digelar bertempat di Kantor Gubernur PBD, Senin (4/8/25).
Dalam rapat tersebut, Wagub menyoroti pentingnya percepatan pembangunan dapur MBG demi mendukung pelaksanaan program nasional makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah.
“Ini rapat perdana Satgas MBG Provinsi Papua Barat Daya. Kita menjadi provinsi tercepat membentuk tim Satgas setelah instruksi dari Mendagri. Langkah-langkah kita juga sudah mulai memitigasi berbagai persoalan di lapangan,” kata Wagub PBD Ahmad Nausrau.
Menurutnya, salah satu tantangan utama yang menghambat pembangunan dapur MBG di sejumlah daerah yakni belum tersedianya lahan dan dokumen pendukung dari pemerintah kabupaten/kota. Padahal, anggaran pembangunan dapur telah disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kendala utamanya yakni kesiapan di tingkat daerah yang belum optimal. Terutama di wilayah kita yang termasuk dalam kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar),” jelasnya.
Wagub menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah meminta pemerintah kabupaten/kota untuk segera menyiapkan lahan, surat persetujuan bupati atau wali kota, serta dokumen teknis lainnya agar pembangunan dapur MBG bisa segera dimulai.
“Kalau daerah bisa bergerak cepat, maka akses pendanaan langsung terbuka dan pembangunan bisa dilaksanakan segera,” tegasnya.
Dipaparkannya bahwa, untuk mempercepat implementasi program, Satgas MBG Provinsi Papua Barat Daya akan segera membagi tugas serta menunjuk penanggung jawab untuk masing-masing kabupaten dan kota. Hal ini dilakukan agar koordinasi antara tingkat provinsi dan daerah bisa berjalan efektif.
“Kita akan identifikasi kendala di tiap daerah dan cari solusinya. Dapur MBG harus segera ada agar program ini bisa berjalan. Kita harap dalam pekan ini pembagian tugas selesai dan tim langsung turun ke lapangan,” ucapnya.
Sejauh ini, diakuinya, implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Papua Barat Daya belum berjalan maksimal lantaran berbagai hambatan teknis dan administratif. Dengan terbentuknya Satgas MBG, pemerintah berharap tantangan tersebut segera teratasi.
“Diharapkan dengan kehadiran Satgas MBG, hambatan tersebut bisa segera diatasi agar anak-anak di Papua Barat Daya segera mendapatkan akses terhadap makanan bergizi secara merata sesuai arahan nasional,” tandasnya. (Jharu)
Komentar