MERAUKE, PAPUA SELATAN – Wakil Presiden (Wapres) RI, Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin secara resmi mencanangkan pembangunan sentra sarana dan prasarana pemerintahan Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Merauke, Selasa (4/6/24).
Pantauan Sorongnews.com, ditandai dengan peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan kawasan kantor pemerintahan PPS secara simbolis oleh Wapres RI didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo dan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo di Ballroom Swiss-belHotel Merauke.
Disaksikan Pj Sekda PPS Maddaremmeng, pimpinan 4 kabupaten di Papua Selatan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua Selatan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat se-Papua Selatan.
“Hari ini kita mencanangkan pembangunan sentra sarana dan prasarana pemerintahan Provinsi Papua Selatan yang merupakan tanda komitmen dan kesungguhan pemerintah untuk membangun Provinsi Papua Selatan,” tutur RI 2.
Pada kesempatan yang baik tersebut, Wapres ingin menyampaikan beberapa pesan untuk mengakselerasi pembangunan Provinsi Papua Selatan kedepan.
Pertama, kata KH Ma’ruf Amin, pertajam program dan langkah-langkah yang bersifat komprehensif dengan menonjolkan potensi dan keunikan wilayah Provinsi Papua Selatan yang berada di perbatasan negara.
“Cita-cita masyarakat Papua Selatan untuk membangun sebuah rumah besar sebagai tempat naungan hidup telah terwujud saat
ini,” lugasnya.
Namun, sambung Wapres, masih ada tanggung jawab besar di hadapan kita yaitu menjadikan rumah baru Provinsi Papua Selatan memancarkan cahaya kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan di timur Indonesia.
Kedua, jadikan kawasan sentra pemerintahan Provinsi Papua Selatan ini tidak hanya menjadi penopang fisik fungsi pemerintahan semata, tetapi juga poros penggerak percepatan pembangunan Provinsi Papua Selatan.
“Kawasan ini harus menjadi pendorong pengembangan ruang terbuka hijau, penggerak kegiatan sosial kemasyarakatan yang inklusif, serta pusat penyusunan kebijakan yang meningkatkan konektivitas ekonomi antarwilayah di Provinsi Papua Selatan,” tegasnya.
Yang ketiga, kata Wapres, tingkatkan kolaborasi, sinergi, dan kerja sama antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar terus aktif memastikan tahapan persiapan pembangunan berjalan dengan baik.
“Seluruh pemangku kepentingan, khususnya orang asli Papua, harus terlibat dalam penyusunan rencana induk yang terpadu, desain wilayah yang berkesinambungan, manajemen proyek yang terukur, serta pembiayaan lintas sektor untuk pembangunan sentra sarana dan prasarana utama beserta sarana pendukung lainnya,” tandas Wapres RI. (Hidayatillah)
Komentar