MERAUKE, PAPUA SELATAN – Wakil Presiden (Wapres) RI, Prof Dr (HC) Ma’ruf Amin merasa bangga melakukan kunjungan kerja di Bumi Anim Ha, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).
Dimana kehadirannya untuk melihat langsung dan memastikan bahwa proses percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya di Provinsi Papua Selatan berjalan dengan baik.
“Saya bangga dapat hadir disini, di Kabupaten Merauke yang merupakan beranda terdepan dan gerbang timur nusantara serta dapat bertatap muka dengan saudara-saudara sekalian,” ucap Wapres RI saat bertatap muka dan dialog bersama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan di Ballroom Swiss-belHotel Merauke, Selasa (4/6/24).
Dikatakan Wapres bahwa kunker tersebut merupakan amanah undang-undang bagi negara untuk wajib hadir secara terus-menerus mengawal berbagai program pembangunan Papua, agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat di Papua, termasuk di Provinsi Papua Selatan.
Salah satu agenda yang penting tahun ini, yakni Pemilu 2024 telah terlaksana. Kedepan, kurang dari enam bulan lagi, kita akan menyelenggarakan Pilkada serentak.
“Untuk itu, saya berharap seluruh masyarakat Papua, khususnya di Provinsi Papua Selatan dapat menjaga situasi politik tetap sejuk dan damai,” pesan KH Ma’ruf Amin.
Dengan demikian, kata Wapres, Pilkada dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin berintegritas yang memajukan Provinsi Papua Selatan.
Menurutnya, kebijakan pemekaran wilayah di Papua merupakan agenda strategis Pemerintah yang mesti terus kita kawal bersama, baik lintas kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, maupun antara pemangku kepentingan lainnya.
Dalam mendorong percepatan pembangunan Papua dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), Pemerintah telah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua (BPP).
Melalui BPP ini, upaya sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi program pembangunan Papua diharapkan dapat diperkuat dengan adanya satu perwakilan dari setiap daerah otonomi baru di Papua. Jadi ada 6 perwakilan dari Papua di BPP.
“Kita tengah menyaksikan upaya aktif pemerintah daerah baru dalam menyediakan rumah besar bagi masyarakat Papua Selatan, dengan melakukan berbagai persiapan kelembagaan pemerintah dan pemantapan langkah-langkah strategis pembangunan di Papua Selatan,” lugas RI 2.
“Hadirnya Provinsi Papua Selatan yang berada di perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, akan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat dan wilayah serta mendekatkan pelayanan publik hingga ke masyarakat di pelosok perbatasan,” imbuhnya. (Hidayatillah)
Komentar