JAKARTA – Program pembangunan rumah layak huni di Papua diharapkan tidak hanya menjadi proyek pembangunan fisik, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kemendagri Jakarta, Rabu (15/4/26) turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau dan kepala daerah di Papua lainnya.
Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya kelompok desil 1 hingga desil 4 berdasarkan data Badan Pusat Statistik.
Nilai bantuan BSPS di Papua diberikan secara afirmatif yaitu :
Rp25 juta per unit di wilayah pesisir
Rp40 juta per unit di wilayah pegunungan
Selain itu, program ini juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya menekankan pentingnya pelaksanaan yang tepat sasaran dan berdampak ekonomi.
“Kami berharap program ini tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Penyerapan tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan secara luas,” ungkapnya.
Kota Sorong ditetapkan sebagai lokasi launching pada 27 April 2026, sehingga kesiapan daerah menjadi perhatian utama dalam tahap awal pelaksanaan. (**/Oke)
____
_____
_____
_____
_____
____
Komentar