SORONG, PBD – Provinsi Papua Barat Daya merupakan provinsi termuda di Indonesia. Memasuki usianya yang kedua, Provinsi Papua Barat Daya terus bergerak mengejar ketertinggalan serta membangun pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong investasi masuk di Provinsi Papua Barat Daya. Dimulai dari tahun 2023, dimana Provinsi Papua Barat Daya mampu melebihi target investasi yakni sebesar Rp 3,1 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2,56 triliun.
Selain itu, perekonomian di Provinsi Papua Barat Daya juga mengalami pertumbuhan sepanjang tahun 2023.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad mengatakan, Provinsi Papua Barat Daya memiliki sumber daya alam yang melimpah. Baik di sektor pertambangan, perikanan tangkap laut, perkebunan, pertanian hingga pariwisata.
Provinsi Papua Barat Daya, sambungnya, juga didukung oleh sektor jasa perdagangan dan akomodasi yang memadai dengan kehadiran bandara, pelabuhan, infrastruktur lainnya dan juga Kawasan Ekonomi Khusus Sorong yang berada di jalur lintasan perdagangan internasional Asia Pasifik dan Australia.
Menurutnya, berbagai potensi itu telah siap untuk dikembangkan secara bersama-sama melalui kerjasama. Baik itu Government to Government, Government to Bussiness maupun Government to Citizen.
“Saya harap forum ini menjadi awal untuk kita menjadi terbuka dengan informasi data yang kita miliki. Dengan demikian kita bisa berbuat sesuatu yang lebih,” harap Pj Gubernur PBD dalam Acara Coffee Morning Sharing Session Yang Harmonis Dalam Rangka Pengembangan Iklim Investasi di Provinsi Papua Barat Daya, yang berlangsung di salah satu Hotel Kota Sorong, Jumat (1/11/2024).
Disampaikan Musa’ad, Pemerintah Daerah diberikan 4 tugas pokok yang harus dilakukan. Yaitu menjaga inflasi, memastikan prevalensi stunting berkurang, memastikan kemiskinan ekstrim berkurang dan bagaimana memastikan iklim investasi bisa berkembang.
“Pemerintah Daerah harus berupaya agar investasi semakin meningkat, sehingga banyak investor yang datang untuk berinvestasi di Provinsi Papua Barat Daya,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat Daya Herry Widjasena mengatakan, devisa negara hampir 70 persen berasal dari investasi.
Oleh karena itu, Dinas PMPTSP gencar mendorong investasi segera bertumbuh di Provinsi Papua Barat Daya.
“Apalagi kita ini adalah provinsi baru, mau tidak mau harus ada transformasi atau lompatan. Sehingga kita dorong investasi bisa berjalan dengan cepat di Papua Barat Daya,” ujar Sekretaris Dinas PMPTSP Papua Barat Daya.
Namun demikian, kata Herry, investasi tidak bisa bergerak dengan cepat, kalau tidak ada sinergi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Baik itu Government to Government, Government to Bussiness maupun Government to Citizen.
“Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota harus segera munculkan potensi-potensi unggulan daerah, sehingga nanti kita bisa jual. PTSP hanya sebagai etalase yang menjual berbagai produk yang dimiliki kabupaten dan kota. Sekarang kita tidak asal ngomong lagi, daerah-daerah yang punya potensi kita list dan bawa ke Jakarta untuk dipertemukan di forum bisnis yang akan dihadiri konsulat jenderal dari berbagai kedutaan besar, misalnya Korea, Jepang, Jerman dan lainnya,” tegasnya.
Jika investasi naik di Provinsi Papua Barat Daya, tambah Herry, maka pasti akan diikuti juga dengan peningkatan lapangan kerja dan ekonomi pasti meningkat. Itu merupakan dampak multi flyer efeknya.
“Jadi dua hal yang kita dorong hari ini, adalah optimalkan sumber daya alam dan juga konektivitas. Karena semua tidak bisa berjalan kalau tidak ada konektivitas, mengingat Papua Barat Daya merupakan kota jasa dan perdagangan,” pungkasnya. (**)
Komentar