SORONG, PBD – Senator Papua Barat Daya Agustinus Kambuaya (ARK) menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto atas keputusan cepat dan tegas mencabut empat izin usaha pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat.
Dalam pernyataan persnya, Selasa (10/6/25), dirinya menyebut keputusan tersebut sebagai langkah konkret, terukur, dan responsif dalam merespons polemik berkepanjangan yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian.
“Bapak Presiden telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas dengan mengambil alih persoalan ini. Tidak membiarkan ini menjadi gaduh dan saling menyalahkan. Hari ini kita melihat satu keputusan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Papua Barat Daya,” ujar Anggota DPD RI Dapil PBD, Agustinus R Kambuaya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjadikan persoalan ini sebagai titik balik untuk memperbaiki sistem tata kelola sumber daya alam secara menyeluruh. Ia menyoroti belum jelasnya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, serta lemahnya koordinasi lintas kementerian yang selama ini menyebabkan tumpang tindih kebijakan.
“Kita baru bicara soal Raja Ampat, namun kita belum membahas sistem yang melandasinya. Kewenangan ini tidak clear and clean. Makanya, kedepan, izin-izin dari kementerian harus dibahas sejak perencanaan dengan melibatkan semua pihak, baik daerah, masyarakat adat, dan lintas kementerian,” tegasnya.
Pada kesepakatan itu, Senator ARK tidak hanya menyoroti aspek pencabutan izin tambang, namun turut serta mengusulkan langkah-langkah konkrit guna menghidupkan sektor pariwisata sebagai pilar utama perekonomian Raja Ampat.
Ia menekankan bahwa Raja Ampat sebagai kawasan Geopark Dunia harus dikembangkan dengan sistem kepariwisataan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Saat ini turis mancanegara datang ke Sorong, lalu one day trip ke Waisai tanpa tinggal lebih lama. Ini membuat perputaran ekonomi lokal sangat terbatas. Kita harus benahi akses transportasi dan infrastruktur agar turis tidak hanya melihat, namun tinggal dan berkontribusi pada ekonomi lokal,” ungkapnya.
Ia mengusulkan penyediaan transportasi laut murah seperti taksi laut yang disubsidi pemerintah serta pembangunan fasilitas ramah lansia dan difabel di destinasi wisata seperti Pianemo. Ia menegaskan pentingnya menghadirkan Raja Ampat sebagai destinasi untuk semua kalangan, bukan hanya mereka yang mampu secara finansial.
“Banyak orang Papua sendiri belum pernah menginjakkan kaki di Raja Ampat, namun ikut demo karena melihat keindahan dari video dan media sosial. Inilah saatnya kita buka akses, benahi fasilitas, dan buat Raja Ampat jadi milik semua,” ucapnya.
Anggota Komite II DPD RI ini menegaskan bahwa tidak ada satu pihak pun yang harus dipersalahkan secara tunggal. Ia menyebut polemik tambang nikel di Raja Ampat sebagai hasil dari kesalahan sistemik dalam tata kelola dan komunikasi antarinstansi.
“Ini bukan soal menyalahkan siapa-siapa, ini adalah kesalahan sistem kita bersama dari perizinan hingga komunikasi. Mari kita perbaiki bersama demi masa depan Papua Barat Daya dan anak cucu kita,” tutupnya. (Jharu)
Komentar