SORONG, PBD – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program (PPP) Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Papua Barat Daya menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertempat di Aston Hotel Sorong, Kota Sorong, Rabu (10/12/25).
Rakerda ini dibuka secara resmi oleh Ketua Satgas MBG Papua Barat Daya Ahmad Nausrau ditandai dengan penabuhan tifa secara bersama-sama.
Ketua Satgas MBG PBD Ahmad Nausrau menegaskan bahwa pelaksanaan Rakerda ini menjadi momen penting untuk menyamakan presepsi program MBG sekaligus memperkuat komitmen bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta seluruh pemangku kepentingan.
“Kalau kita sudah punya acuan yang sama, kemanapun kita bergerak akan ada perubahan. Tetapi jika tidak dirumuskan bersama, kita akan berjalan sendiri-sendiri dan akhirnya tidak bergerak,” ujar Ketua Satgas MBG PBD Ahmad Nausrau.
Ia menekankan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya sukses dalam wacana, tetapi harus nyata dalam pelaksanaannya.
“Kami meminta dukungan menyeluruh dari unsur pemerintah daerah, TNI–Polri, Majelis Rakyat Papua, DPR Papua Barat Daya, serta mitra pembangunan lainnya untuk bersama-sama mendorong percepatan pelaksanaan MBG di Provinsi ini,” ucapnya.
Menurutnya, program MBG ini merupakan wujud komitmen pemerintah pusat dalam mendorong keadilan gizi bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah kepulauan dan wilayah 3T yang selama ini menghadapi akses pangan bergizi yang terbatas.
Pada kesempatan itu, Ketua Satgas MBG PBD memaparkan sejumlah tantangan utama dalam percepatan implementasi program MBG di Provinsi Papua Barat Daya, diantaranya:
1. Tantangan geografis dan infrastruktur
* Akses laut dan darat yang sulit, cuaca ekstrem, dan biaya logistik yang tinggi.
2. Rantai pasok pangan bergizi
* Ketersediaan bahan pangan yang stabil dan sesuai standar gizi.
* Fluktuasi harga dan keterbatasan cold-chain di beberapa wilayah.
3. Kapasitas SPPG dan SDM pengelola
* Manajemen dapur, keamanan pangan, higienitas, dan pencatatan.
4. Koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan
* Sinkronisasi data antara pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan OPD lain.
5. Pendanaan dan akuntabilitas
* Integrasi sumber pembiayaan (APBN, TKD/DAK, APBD) dengan pelaporan yang tertib dan transparan.
Lebih lanjut, Ahmad Nausrau menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya diharapkan menjadi Program MBG sebagai salah satu prioritas daerah, baik dalam perencanaan maupun penganggaran.
“Kami berharap agar Pemerintah Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya dapat menguatkan peran Satgas MBG Kabupaten/Kota dan memastikan pelaksanaannya berjalan efektif di sekolah-sekolah dan komunitas sasaran sekaligus menjaga komitmen bersama untuk mengawal kualitas layanan gizi, ketepatan sasaran dan keberlanjutan program di wilayah masing-masing,” harap Wagub PBD itu.
Dirinya menambahkan bahwa, Pemerintah Provinsi telah memulai langkah lebih dahulu dengan membentuk Satgas PPPMBG, menyiapkan sekretariat dan menyelenggarakan Rakerda sebagai wadah konsolidasi bersama Kabupaten/Kota.
“Pemerintah Provinsi berkomitmen memberikan contoh dan menjadi pengungkit sinergi serta siap memfasilitasi, mendampingi dan mengadvokasi kepentingan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan MBG di hadapan pemerintah pusat,” tandasnya.
Sebagai bagian dari rangkaian Rakerda, ditayangkan pula video singkat mengenai percepatan Program MBG sebagai media penyamaan persepsi dan pemahaman para peserta mengenai arah kebijakan program nasional tersebut.
Rakerda berjalan dengan penuh semangat kolaborasi, dan diharapkan menjadi tonggak awal untuk menyatukan langkah demi mewujudkan layanan gizi berkualitas bagi seluruh anak dan masyarakat Papua Barat Daya. (Jharu)
Komentar