SORONG, PBD – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gabungan Partai Demokrat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya resmi digelar bertempat di Aston Hotel Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu sore (30/11/25).
Rakerda Gabungan Partai Demokrat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya ini resmi dibuka secara langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron ditandai dengan penabuhan tifa secara bersama-sama didampingi Gubernur PBD Elisa Kambu, Ketua DPD Demokrat Papua Barat Daya Abdul Faris Umlati, Ketua DPD Demokrat Papua Barat Freddy Thie, Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Papua Barat Daya Faujia Helga Tampubolon serta sejumlah kepala daerah yang merupakan kader Demokrat.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memberikan apresiasi kepada Partai Demokrat yang memilih Papua Barat Daya sebagai tuan rumah Rakerda gabungan tersebut.
Ia menyampaikan bahwa Rakerda ini menjadi ruang penting bagi konsolidasi kader, penguatan jaringan politik dan membahas kepentingan masyarakat.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa daerah-daerah di Papua Barat Daya memiliki komitmen kuat untuk membangun, namun terkendala oleh banyak faktor.
“Semangat kita tinggi, namun tenaga tidak ada. Kewenangan terbatas, fiskal kita juga kecil. Ini membuat daerah seperti kami sulit bergerak cepat,” ujar Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.
Dirinya menekankan pentingnya peran partai politik dalam menjadi jembatan antara rakyat dan kebijakan pemerintah.
“Hanya lewat partai kita bisa melahirkan kebijakan untuk rakyat. Kita di daerah berjuang langsung bersama masyarakat,” ucapnya.
Gubernur turut meminta agar pemerintah pusat memberikan formula baru dalam transfer keuangan daerah agar pembangunan dapat dipercepat, termasuk penyelesaian masalah ketimpangan infrastruktur dan kebutuhan dasar wilayah otonom baru seperti Papua Barat Daya.
Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan bahwa Rakerda merupakan kewajiban organisasi sesuai AD/ART yang harus digelar minimal setiap dua tahun. Rakerda kali ini dinilainya menjadi forum penting untuk memperkuat struktur partai, terutama pascapemilu.
“Setelah pemilu, kader biasanya cenderung santai. Karena itu kita lakukan konsolidasi, membangun soliditas dan solidaritas untuk memenuhi harapan rakyat,” kata Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron.
Ia menyebut bahwa seluruh kantor DPD dan DPC Demokrat kini diwajibkan berfungsi sebagai rumah aspirasi rakyat, dimana masyarakat dapat menyampaikan keluhan maupun kebutuhan yang nantinya diteruskan kepada pemerintah daerah hingga pusat.
“Kalau tidak selesai di tingkat kabupaten/kota, kita kolaborasikan dengan provinsi. Bila tidak selesai juga, kita bawa ke tingkat nasional. Kader kami di kementerian dan DPR siap membantu,” tuturnya.
Disisi eksternal, Herman menegaskan komitmen Demokrat untuk mendukung penuh program nasional Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mendukung program Gubernur Papua Barat Daya dan Papua Barat.
Terkait keluhan Gubernur PBD mengenai sengketa tiga pulau dengan Maluku Utara, Herman memastikan Demokrat akan membawa penyelesaian persoalan tersebut ke tingkat kementerian hingga ke Presiden.
“Ini soal negara kesatuan. Kami akan dudukkan bersama kementerian terkait dan melaporkannya kepada Ketua Umum hingga Presiden,” tegasnya.
Pembukaan Rakerda turut dikemas dengan prosesi pemakaian jas Partai Demokrat kepada anggota baru oleh Sekjen Demokrat sebagai simbol komitmen dalam perjuangan politik partai.
Rakerda Gabungan Demokrat Papua Barat dan Papua Barat Daya akan berlangsung hingga Selasa (2/12/25) dengan agenda utama penyusunan rekomendasi internal dan eksternal, perumusan strategi pemenangan Pemilu 2029, serta konsolidasi penguatan struktur partai di Indonesia Timur. (Jharu)
Komentar